Spanduk kampanye yang lama terpasang di jalanan Jakarta menjadi pemicu teguran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terhadap jajarannya. Gangguan visual tersebut berubah menjadi pengingat bagi para pejabat mengenai pentingnya keteladanan, kehadiran, dan pelayanan kepada warga.
“Kemarin ada spanduk ‘bekerja dengan rakyat’, wajahnya enggak pernah bekerja dengan rakyat tuh,” ucap Pramono saat Townhall Meeting bersama camat, lurah, dan FORKOPIMCAM di Balai Agung, Rabu (3/12/2025).
Spanduk itu tetap menempel meski hari berganti, sehingga Pramono sampai menelepon untuk menanyakan alasan keterlambatan penurunan atribut kampanye tersebut.
“Enggak diturun-turunin di jembatan penyeberangan, lama banget. Sampai saya telepon, ‘Kenapa enggak diturunin? Ganggu banget tiap hari saya lihat. Saya orang partai, tapi ini mengganggu’,” ujarnya.
Karena itu, Pramono meminta Satpol PP bertindak tegas terhadap bendera atau spanduk politik yang menempel di ruang publik lebih dari batas waktu yang seharusnya.
Selain persoalan tata kota, Pramono menekankan pentingnya kehadiran pejabat wilayah di lapangan, karena kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah warga.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah, Saudara harus hadir di lapangan. Karena kehadiran itulah yang kemudian membuat warga merasa nyaman,” katanya.
Pramono juga menegaskan ketegasan terhadap praktik pungutan liar di layanan publik, menekankan tidak ada toleransi bagi aparat yang masih melakukan pungli, sekecil apa pun.
“Saya sungguh berharap persoalan layanan publik di bawah, jangan ada lagi saya mendengar pungutan-pungutan liar. Jangan ada lagi. Dan untuk yang seperti ini, sebagai Gubernur saya enggak memberikan toleransi,” tegas Pramono.Spanduk kampanye yang lama menempel menjadi momentum bagi Gubernur Pramono Anung untuk menegaskan pentingnya ketertiban tata kota, kehadiran pejabat wilayah di lapangan, dan layanan publik bebas pungli. Aparatur diminta bertindak tegas dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
