Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap akan diberikan, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 dipangkas sebesar Rp 15 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam Town Hall Meeting bersama camat, lurah, dan FORKOPIMCAM di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Saat mendengar jaminan tersebut, para ASN yang hadir langsung memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Pramono menjelaskan bahwa meski terjadi pemotongan anggaran besar-besaran, ada tiga program prioritas yang tidak akan tersentuh karena dianggap penting bagi warga dan pegawai.
“Ketika APBD kita dipotong Rp 15 triliun, saya bilang tiga hal yang tidak boleh diganggu. Satu, KJP/KJMU. Yang kedua adalah menjaga kesehatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan Pasukan Putih dan sebagainya. Yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan ASN,” ucap Pramono.
Suasana ruangan semakin meriah ketika Gubernur memastikan TPP ASN aman dari pemotongan, disertai gelak tawa dan tepuk tangan para ASN.
Meski menekankan perlindungan terhadap TPP ASN, Pramono menegaskan bahwa pembangunan fisik di Jakarta tetap akan berjalan. Ia menyebut Pemprov DKI akan mengoptimalkan pembiayaan kreatif melalui kerja sama dengan pihak swasta, BUMD, dan BUMN, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Dan saya meyakini pasti kita bisa, dan ternyata bisa. Bahkan untuk hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik, saya yakin tahun depan kita banyak melakukan pembangunan di Jakarta yang secara fisik memang tidak lagi semata-mata dari APBD,” tambahnya.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan TPP ASN akan tetap diberikan meski APBD 2026 dipangkas Rp 15 triliun. Program prioritas lain seperti KJP/KJMU dan pelayanan kesehatan masyarakat juga aman. Pembangunan fisik kota akan tetap berjalan melalui skema pembiayaan kreatif dengan dukungan swasta, BUMD, dan BUMN.
