Setiap hari, pemandangan yang ironis tersaji di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Meskipun plang bertuliskan “Dilarang Parkir” sudah terpasang di tepi Jalan Danau Sunter Barat, deretan mobil pribadi tetap memenuhi bahu jalan. Pada Senin, 3 November 2025, sejumlah juru parkir liar tampak sibuk mengarahkan kendaraan yang hendak berhenti. Bahkan, trotoar di depan pengadilan pun tak luput dijadikan tempat parkir sepeda motor. Padahal, papan peringatan sudah mencantumkan ancaman penderekan kendaraan dan denda Rp 500.000 per hari bagi pelanggar.
Banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan bukan tanpa alasan. Pengunjung yang datang ke PN Jakarta Utara (Jakut) mengaku kesulitan mencari lahan parkir. Hal ini diamini oleh Iis (57), warga sekitar yang sudah lama menyaksikan kebiasaan tersebut. “Orang-orang juga udah pada tahu kalau di depan sini (parkir mobil) buat pengadilan,” kata Iis kepada Kompas.com.
Kondisi parkir liar ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi pengguna jalan lain. Subur (49), pengemudi ojek online yang sering melintas di depan PN Jakarta Utara, mengaku kerap waswas saat melintas. “Itu bahaya kalau buat yang bawa motor. Suka ngagetin sih, kadang orang buka pintu mobil sembarangan,” ucap Subur. Pengendara lain, Danang (35), menilai parkir liar di tepi jalan membuat pengendara motor terpaksa melaju ke tengah jalan. “Kadang kita disuruh jalan di pinggir, tapi pinggirnya dipakai parkir. Akhirnya motor ke tengah, malah dibilang ngalangin,” ujarnya.
Meskipun rambu larangan terpasang jelas, sejumlah pengendara mengaku jarang melihat penindakan di lokasi tersebut. Danang menilai kebijakan penderekan di kawasan PN Jakarta Utara tidak konsisten. “Jalan di sini lebih besar dari tempat lain, tapi malah enggak diderek. Di jalan Sunter Permai aja sering banget ada derek,” katanya. Hal serupa disampaikan Suranata (33), warga yang sering melintas di kawasan itu. “Kalau mau diderek, ya jangan pilih-pilih. Biar adil,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon, menegaskan bahwa parkir di bahu jalan depan PN Jakarta Utara tidak diperbolehkan. “Pada dasarnya kami tidak memperbolehkan adanya parkir di badan jalan, kecuali jika memang di lokasi tertentu ada penanda yang mengizinkan,” kata Hendrico saat dikonfirmasi Kompas.com. Ia mengimbau pengunjung PN Jakarta Utara untuk melakukan drop off penumpang di depan gedung, lalu memarkir kendaraan di tempat yang tersedia. “Kami juga menyarankan warga menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia,” ujarnya.
Terkait dugaan penindakan yang terkesan pilih-pilih, Hendrico menjelaskan bahwa operasi penderekan dilakukan oleh Tim Lintas Jaya, yang terdiri dari petugas Dishub, Polri, dan TNI. “Kami akan mengecek kondisi lapangan lebih lanjut,” tuturnya.
Masalah parkir liar di depan PN Jakarta Utara menunjukkan perlunya penegakan aturan yang lebih konsisten dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Diharapkan, dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, permasalahan ini dapat segera diatasi demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan.
**Banjir di Jati Padang: Dampak Jebolnya Tanggul Baswedan dan Upaya Penanganan**
Hingga Senin, 3 November 2025, permukiman warga di RW 006, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30-50 sentimeter. Banjir ini merupakan dampak dari jebolnya Tanggul Baswedan pada Kamis, 30 Oktober 2025. Warga setempat, Isma (27), mengungkapkan bahwa ketinggian air sempat menurun pada Minggu, 2 November 2025. Namun, hujan yang mengguyur Jakarta pada Minggu siang kembali menaikkan permukaan air. “Sudah surut awalnya, tapi masih banjir. Soalnya kemarin kan hujan, terus naik lagi airnya,” ungkap Isma kepada Kompas.com.
Ketua RW 006 Jati Padang, Abdul Qahar, menyatakan bahwa banjir masih merendam dua RT yang berada paling dekat dengan tanggul jebol, yaitu RT 003 dan RT 004. Menurutnya, hujan yang berkelanjutan dan aliran sungai dari hulu membuat banjir sulit surut sebelum tanggul diperbaiki. “Banjirnya kan karena tanggulnya jebol. Jadi tidak akan surut, malah akan tambah-tambah terus kalau ada hujan atau ada, maaf ya, ada dari hulu itu kiriman, ya, selesai udah kayak gitu terus,” tutur Abdul.
Empat hari setelah tanggul jebol, warga mulai menerima berbagai bantuan, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan sanitasi, hingga sembako. Warga menilai bantuan sembako paling dibutuhkan karena banyak stok makanan mereka rusak akibat banjir. “Sekarang butuhnya sembako sih. Soalnya pas banjir pertama itu benar-benar semua stok sembako kami tuh kena lumpur, jadi sudah enggak bisa diapa-apain lagi,” kata Isma. Selain itu, Romi (28), warga lainnya, meminta bantuan obat-obatan karena banjir membuat daya tahan tubuh warga rentan terhadap penyakit. Ia juga mendesak perbaikan tanggul agar banjir tidak kembali. “Yang paling penting sekarang itu bantuan makanan, air, sama obat. Kalau bisa, tolong tanggulnya diperbaiki biar enggak jebol terus,” ujar Romi.
Selain sembako, warga yang rumahnya rusak karena banjir juga berharap ada bantuan untuk perbaikan rumahnya, salah satunya Hasan (51). Hasan menceritakan tembok dapur rumahnya rubuh akibat banjir dan berharap permukaan rumahnya bisa dibangun lebih tinggi dari tanggul. “Harapan saya sih, mau minta dibantukan lah, minta bangun ini aja di depan, sama diurug ini. Soalnya air makin tahun, makin naik. Itu tanggul sudah tinggi tapi airnya bisa meluap kemarin,” ujar Hasan. Sementara itu, jalan kecil di setiap gang yang tergenang banjir harus dilalui warga setiap hari, menyebabkan gatal-gatal dan kelelahan di kaki karena harus melawan arus air. “Iya, kan ini mau jalan, jadi pada pegal kakinya, gatal-gatal juga gitu,” kata Murjilah, warga lainnya.
Abdul mendesak agar pemerintah dapat mencarikan solusi jangka panjang untuk menghalau banjir. Ia menilai keberadaan tanggul tidak cukup untuk mengantisipasi banjir pada masa yang akan datang karena debit air dari hulu bisa meluap tinggi. “Belum cukup, iya. Kalau menyelesaikan itu kan tingginya tanggul itu kan udah 280 cm ya kan. Itu debit air kalau dikiriman dari hulu itu masih sangat-sangat kurang, masih bisa melebihi tanggul sebenarnya,” tutur Abdul. Ia menilai penyempitan sungai di ujung menjadi masalah utama. “Ya musibah sekarang ini ya sampai kapan pun kalau kita tidak buatkan embung, normalisasi kali, karena kan kali dari atas sampai bawah itu lama-lama kalau kata Pak Anies menghilang, makin kecil kan, debit air makin tinggi, otomatis ya selesailah apa adanya,” ujarnya.
Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menambal Tanggul Baswedan yang jebol menggunakan karung pasir dan kayu pada Minggu siang. Karung-karung disusun rapat berlapis-lapis membentuk dinding darurat, sementara tiang kayu dipasang sebagai penopang. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, mengatakan fokus utama penanganan tanggul jebol adalah menahan air agar tidak kembali merendam rumah warga. “Ini sudah progres hari keempat. Kita kolaborasi dengan PPSU, DSS, dan POSU. Fokus pertama kami adalah memendung air dulu supaya tidak masuk ke rumah warga,” ujar Santo saat meninjau lokasi.
Banjir yang melanda Jati Padang akibat jebolnya Tanggul Baswedan menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan solusi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Diharapkan, dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan instansi terkait, permasalahan ini dapat segera diatasi demi kenyamanan dan keselamatan warga.
