XVG – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan perintah pemecatan massal terhadap semua jaksa federal yang dicalonkan oleh presiden sebelumnya, Joe Biden. Langkah ini diambil Trump dengan tuduhan bahwa Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa selama empat tahun terakhir, Departemen Kehakiman telah mengalami politisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Trump menyatakan dengan tegas bahwa ia telah menginstruksikan pemberhentian semua jaksa AS yang masih tersisa dari ‘Era Biden’. “Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. Era Keemasan Amerika harus memiliki sistem peradilan yang adil — YANG DIMULAI HARI INI,” cetus Trump. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Amerika Serikat.
Penggantian jaksa federal oleh presiden yang baru terpilih merupakan praktik yang umum dilakukan di Amerika Serikat, terutama jika jaksa tersebut dicalonkan oleh presiden pendahulunya. Saat ini, terdapat 93 jaksa federal di AS, masing-masing bertugas di 94 distrik pengadilan federal. Dua distrik di antaranya berbagi satu jaksa federal. Para jaksa federal ini berperan sebagai penegak hukum federal tertinggi di setiap distrik.
Setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden, sejumlah jaksa federal yang dicalonkan oleh Biden telah mengundurkan diri untuk mengantisipasi penggantian. Langkah ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur penegakan hukum di tingkat federal, yang diharapkan dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Trump.
Langkah pemecatan massal ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung langkah Trump sebagai upaya untuk membersihkan politisasi dalam Departemen Kehakiman, sementara yang lain mengkritik tindakan ini sebagai bentuk intervensi politik yang dapat mengganggu independensi sistem peradilan. Perdebatan mengenai dampak jangka panjang dari keputusan ini terus berlanjut di kalangan politisi dan masyarakat umum.
Pemecatan massal jaksa federal oleh Donald Trump menandai langkah kontroversial dalam upaya mengubah struktur penegakan hukum di Amerika Serikat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan sistem peradilan dapat berfungsi lebih adil dan transparan sesuai dengan visi pemerintahan Trump. Namun, tantangan dalam menjaga independensi dan integritas sistem peradilan tetap menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
