XVG – Gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengubah Gaza menjadi ‘Riviera Timur Tengah’ disambut baik oleh Arab Saudi. Pada Kamis (13/2/2025), Pangeran Khalid bin Bandar, diplomat senior Arab Saudi yang juga menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk Inggris, menyatakan dukungan pemerintahnya terhadap ide tersebut. Dalam wawancara dengan Al Arabiya, Pangeran Khalid menegaskan bahwa pemerintah Saudi menyambut baik rencana tersebut selama tidak melibatkan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.
Pangeran Khalid menekankan bahwa tanah Gaza adalah milik warga Palestina dan mereka berhak mendapatkan yang terbaik dari pengembangan tersebut. “Anda tahu, itu tanah mereka, itu wilayah mereka. Mereka berhak mendapatkan semua yang terbaik yang dapat kita berikan untuk mereka di sana,” ujarnya dalam wawancara dengan London Broadcasting Company (LBC). Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada dukungan terhadap pengembangan Gaza, hak-hak warga Palestina harus tetap dihormati dan dilindungi.
Usulan Trump untuk mengambil alih Gaza dan mengusir warga Palestina telah memicu reaksi keras dari berbagai negara di dunia Arab dan Eropa. Selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Trump menggambarkan Gaza sebagai lokasi yang perlu dibongkar dan menyarankan relokasi warga Palestina ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan kecaman, mengingat sensitivitas isu pengusiran dan relokasi paksa.
Usulan pengembangan Gaza menjadi ‘Riviera’ menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap situasi politik dan sosial di wilayah tersebut. Meskipun ada potensi peningkatan ekonomi dan pariwisata, isu hak asasi manusia dan hak kepemilikan tanah menjadi perhatian utama. Pengembangan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan warga Palestina dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari proyek ambisius ini.
Usulan Donald Trump untuk menjadikan Gaza sebagai ‘Riviera Timur Tengah’ mendapatkan sambutan dari Arab Saudi, namun juga menimbulkan kontroversi dan kecaman internasional. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan ini dilakukan dengan menghormati hak-hak warga Palestina dan tidak melibatkan pengusiran paksa. Dengan pendekatan yang tepat, proyek ini berpotensi membawa manfaat ekonomi bagi Gaza, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.