XVG – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, menyoroti pelanggaran jam operasional truk tambang di Parungpanjang, Bogor. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Bogor pada Rabu (12/2/2025), Dedi menegaskan pentingnya penegakan aturan dengan mencabut izin operasional truk yang melanggar. “Tindakannya satu, saya sudah memberikan saran agar pengusaha yang truknya melanggar dicabut izinnya,” tegas Dedi.
Dedi Mulyadi mengadakan rapat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas solusi atas permasalahan ini. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pembangunan jalan khusus untuk truk tambang. “Anggaran sebesar Rp 130 miliar telah disiapkan tahun ini, dan tahun depan jalan tambang akan dibangun. Setahun cukup untuk menyelesaikan jalur khusus truk tambang,” jelasnya.
Pembangunan jalan khusus ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang sering terjadi di Parungpanjang serta meminimalkan kerusakan pada jalan arteri utama. “Kami sudah bertemu dengan Bupati Tangerang dan Provinsi Banten untuk bekerja sama dalam pengaturan arus lalu lintas dan jam operasional. Pembangunan ini juga melibatkan kerja sama dengan Pemda Kabupaten Bogor,” ungkap Dedi.
Terkait pembebasan lahan, Dedi menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan pengusaha tambang yang menjadi mitra dalam pembangunan jalur tersebut. “Pembebasan lahan adalah kewenangan khusus pihak ketiga, yaitu para pengusaha tambang. Mereka menyiapkan tanah, sementara pemerintah provinsi yang akan membangun jalan,” tambahnya.
Jam operasional truk tambang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2023, yang menetapkan waktu operasional dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Penegakan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Langkah tegas yang diambil oleh Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan meningkatkan keselamatan di wilayah Parungpanjang. Dengan adanya jalur khusus truk tambang, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas tambang terhadap masyarakat dan infrastruktur jalan. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
