XVG – Hardiyanto Kenneth, anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, melaksanakan operasi pasar guna memantau ketersediaan serta distribusi LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat. Aktivitas ini berlangsung di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Jakarta Barat. Tujuan utama dari operasi ini adalah memastikan kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang sering kali menyebabkan lonjakan permintaan.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta, Kenneth menekankan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. Ia berharap agar agen dan pangkalan dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah fenomena panic buying oleh pengecer, yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah.
Regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025 membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025. Menurut Kenneth, pangkalan LPG 3 Kg di Jakarta Barat mengeluhkan penurunan kuota distribusi dari 7.000 tabung per bulan menjadi 3.000 tabung per bulan. Hal ini mengakibatkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional.
Kenneth mengimbau agar pemerintah memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu. Sebagai Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII, ia juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung agar Pemerintah Daerah Khusus Jakarta memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai kebutuhan masyarakat.
Kenneth mengusulkan agar HET tidak terlalu jauh di tingkat pengecer untuk menghindari perbedaan harga yang tidak wajar. Ia juga mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. Pengawasan yang lebih ketat di lapangan perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Kenneth mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. Inisiatif ini penting untuk memastikan bahwa subsidi diberikan tepat sasaran, hanya kepada warga Jakarta yang berhak. Dengan menggunakan QR code, distribusi dapat lebih terkontrol dan hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Kenneth antara lain memastikan Pertamina dan agen/pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing, menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi, memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga saat Ramadhan dan Idul Fitri, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru, dan mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg.
Dalam kegiatan ini, Kenneth didampingi oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus, serta Walikota Jakarta Barat, Uus Uswanto, beserta jajaran untuk memeriksa ketersediaan stok dan memastikan harga LPG 3 Kg di tingkat pengecer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
