Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, menghadapi berbagai rintangan. Aksi ini merupakan dampak dari pemberlakuan darurat militer yang dilakukan oleh Yoon pada awal Desember. Pada Rabu (11/12), aparat keamanan mulai melakukan penggeledahan, namun menemui kendala dalam mengakses gedung utama.
Menurut pernyataan juru bicara kepolisian yang dikutip dari AFP, “Penggeledahan di kantor presiden sudah dimulai dan kami mendapat akses ke kantor pegawai negeri sipil.” Namun, mereka menambahkan, “Kami belum bisa masuk ke gedung utama karena akses terbatas yang diberlakukan paspampres.”
Darurat militer yang menjadi pemicu krisis politik di Korea Selatan diberlakukan oleh Yoon pada 3 Desember 2024. Langkah ini melibatkan pengerahan pasukan militer dan helikopter ke parlemen. Namun, hanya dalam waktu enam jam, status darurat militer tersebut dibatalkan setelah mendapat tekanan dari publik dan parlemen.
Meskipun upaya pemakzulan terhadap Yoon atas tindakannya memberlakukan darurat militer tidak berhasil pada akhir pekan lalu, oposisi berencana untuk mengajukan pemakzulan kembali pada Sabtu mendatang. Situasi politik di Korea Selatan semakin memanas dengan adanya rencana ini.
Di tengah situasi yang tegang, pada Rabu ini, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dilaporkan mencoba bunuh diri di dalam penjara. Kim adalah salah satu dari banyak pejabat yang ditangkap terkait pemberlakuan darurat militer. Sementara itu, Presiden Yoon telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri.
Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Pemberlakuan darurat militer yang kontroversial telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk oposisi dan masyarakat sipil. Penggeledahan kantor presiden menambah ketegangan politik yang sudah ada.
Masyarakat berharap agar krisis politik ini dapat diselesaikan secara damai dan konstitusional. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik pemberlakuan darurat militer dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Penggeledahan kantor Presiden Yoon Suk-yeol dan krisis politik yang menyertainya menunjukkan kompleksitas situasi politik di Korea Selatan. Diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Dengan dialog dan kerja sama, diharapkan solusi damai dapat dicapai demi kebaikan bangsa dan rakyat Korea Selatan.
