Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajukan usulan tambahan dana sebesar Rp 64,2 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Dana tambahan ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, khususnya dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 225 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 203 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total 428 ASN ini akan ditempatkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Senin (2/12), Airlangga Hartarto menyampaikan permohonan tersebut.
“Saya mohon minta tambah anggaran Rp 64,2 miliar kepada badan anggaran,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya Kemenko Perekonomian memiliki pagu alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp 459,7 miliar. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 64,2 miliar atau sekitar 12,2 persen dibandingkan dengan TA 2024.
Selain fokus pada rekrutmen ASN, Kemenko Perekonomian juga memiliki 61 program kerja yang akan dikoordinasikan oleh lima kedeputian pada tahun 2025. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor penting, antara lain ekonomi makro dan keuangan, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Tidak hanya itu, sektor energi dan sumber daya mineral, investasi dan hilirisasi, perniagaan dan ekonomi digital, industri, ketenagakerjaan, serta pariwisata juga menjadi bagian dari program kerja yang akan dikembangkan. Program-program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Dengan pengajuan tambahan dana ini, Airlangga berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja Kemenko Perekonomian. Dukungan dana yang memadai diharapkan dapat memastikan kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Airlangga juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Permintaan tambahan dana oleh Airlangga Hartarto mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rekrutmen ASN. Dengan alokasi dana yang tepat, diharapkan program-program kerja Kemenko Perekonomian dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
