JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media pada Jumat (29/11/2024), Rifqy mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini.
Menurut Rifqy, penurunan partisipasi pemilih terlihat hampir di seluruh Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serentak 2024. Komisi II DPR RI saat ini tengah mencermati situasi ini untuk mencari solusi yang tepat.
Rifqy mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebab menurunnya partisipasi pemilih. Salah satunya adalah keserentakan jadwal pemilu yang justru menciptakan anomali dalam partisipasi masyarakat.
“Apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan itu justru menimbulkan anomali terkait dengan partisipasi masyarakat, atau misalnya dekatnya jadwal antara Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu juga membuat dorongan untuk partisipasi pemilih menjadi rendah,” tambahnya.
Selain itu, Rifqy juga menyoroti proses kandidasi yang dianggap terlalu terbatas. Para politisi yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi, kabupaten/kota diharuskan mundur bahkan sebelum dilantik, berdasarkan PKPU. Hal ini, menurut Rifqy, turut membatasi kontestasi politik.
Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, mengakui adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pilgub Jakarta 2024. Berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung pada 27 November 2024, terlihat bahwa sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tidak terlalu padat. Wahyu menyatakan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Wahyu menjelaskan bahwa tingkat partisipasi di Pilkada 2007 dan 2012 sekitar 65 persen, sementara pada tahun 2017 meningkat hingga lebih dari 70 persen. Saat ini, KPU Jakarta sedang melakukan rekap suara untuk mengetahui jumlah pasti partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024. Jika hasilnya menurun, hal ini akan menjadi catatan dan evaluasi untuk Pilgub Jakarta berikutnya.
Lembaga survei Charta Politika juga mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Partisipasi pemilih tercatat sebesar 58 persen, sedangkan pada Pilkada DKI 2017 mencapai 72 persen. Peneliti Charta Politika, Dadang Nurjaman, memperkirakan bahwa penurunan partisipasi ini disebabkan oleh isu-isu yang muncul, seperti ajakan untuk tidak mencoblos atau mencoblos semua pasangan calon.
Dadang menambahkan bahwa isu-isu tersebut mungkin membuat sebagian warga memilih untuk tidak datang ke TPS. “Bisa jadi karena isu-isu beberapa yang muncul seperti mencoblos, tidak mencoblos, atau kemudian mencoblos semua, dan daripada datang kemudian mencoblos semua mungkin saja orang itu lebih pada tidak datang ke TPS,” jelasnya.
Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI dan KPU DKI Jakarta. Evaluasi dan analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi yang efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Dengan demikian, diharapkan partisipasi pemilih dapat kembali meningkat dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.
