Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti persoalan harga tanah yang terus melambung. Dalam pernyataannya, Fahri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengatasi isu ini yang semakin memberatkan masyarakat dalam memperoleh hunian dengan harga terjangkau.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Fahri mengungkapkan rencana sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah spekulasi tanah yang dapat menghambat upaya penyediaan perumahan murah.
“Kita harus menyelidiki mekanisme yang menyebabkan harga tanah melambung tinggi,” ujar Fahri di Menara BTN pada Jumat (29/11). Ia juga menyebutkan nama Nusron Wahid dalam konteks ini.
Selain harga tanah, Fahri juga menyoroti masalah perizinan yang menjadi kendala dalam pembangunan perumahan. Menurutnya, praktik suap dan korupsi dalam proses perizinan turut menyumbang pada tingginya biaya pembangunan.
“Perizinan yang berbelit dan praktik suap harus dihentikan. Presiden sudah berulang kali meminta untuk menghentikan korupsi dan penerimaan suap,” tegas Fahri.
Fahri berharap, melalui upaya-upaya ini, dapat tercipta mekanisme yang lebih baik sehingga harga tanah dan rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kami berharap mekanisme yang baik ini akan membuat tanah dan rumah semakin mudah dijangkau oleh rakyat. Ini adalah tugas pemerintah untuk memastikan hal tersebut,” tutup Fahri.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga yang wajar, sekaligus menekan praktik-praktik yang merugikan dalam sektor perumahan.
