Jakarta – Demi menjamin kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara dalam Pilkada Jakarta 2024, sebanyak 6.259 personel gabungan telah disiagakan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menyatakan bahwa personel ini akan ditempatkan di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tercatat ada 32.570 TPS yang akan mendapatkan pengamanan ketat.
“Personel akan disebar ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS. Saya mengingatkan kepada seluruh personil agar memantau dan mengantisipasi perkembangan yang ada di lapangan,” ujar Karyoto saat apel di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Dari total 6.259 personel gabungan, terdiri dari 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI. Sebanyak 3.299 personel akan fokus mengamankan TPS, sementara 2.960 personel lainnya tergabung dalam pasukan respons cepat atau power on hand yang siap bergerak 24 jam jika diperlukan.
“Power on hand sebanyak 2.960 personel,” tambah Karyoto, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi.
Karyoto juga mengingatkan pentingnya mengedepankan upaya cooling system agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam Pilkada 2024 tanpa terjebak dalam polarisasi. “Sehingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” jelasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, turut menekankan pentingnya antisipasi terhadap segala bentuk gangguan selama proses pemungutan suara. Dalam sambutannya di Apel Gabungan TNI-Polri di Lapangan Monas, Teguh menekankan perlunya penguatan pengamanan, terutama pada tahapan krusial pemungutan dan penghitungan suara.
“Pengamanan pada tahapan penguatan dan penghitungan suara kita perlu mengantisipasi segala bentuk gangguan baik teknis maupun sosial yang dapat menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus lebih dioptimalkan secara netral, sigap dan profesional,” tegas Teguh.
Teguh juga menyoroti pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara Pilkada. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang transparan dan adil untuk menjaga integritas hasil Pilkada.
“Proses penghitungan suara harus transparan, tanpa celah untuk kecurangan atau tekanan guna menjaga integritas hasil Pilkada,” ujarnya.
Teguh menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada. Keberhasilan Pilkada, menurutnya, sangat bergantung pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan menciptakan suasana yang tertib dan kondusif.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, utamanya pada warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, turut menciptakan suasana yang damai demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak, menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi kota Jakarta,” ajaknya.
Teguh mengajak semua pihak untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. “Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi,” tutupnya.
