Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan proyek normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut akan tetap dijalankan meski berpotensi memicu protes dari warga terkait pemindahan dan pembebasan lahan. Proyek ini dianggap krusial untuk mengurangi risiko banjir, terutama saat musim penghujan tiba.
“Untuk normalisasi Kali Krukut, normalisasi Ciliwung dilanjutkan. Dan pasti sebentar lagi ada heboh-heboh, karena apa? Ya, namanya normalisasi, ada yang perlu dipindahkan, ada yang lahannya dibebaskan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Meski menghadapi potensi penolakan, Pramono menegaskan normalisasi tetap harus dilaksanakan.
“Tetapi tidak bisa tidak harus dilakukan. Sebab kalau tidak, maka dampaknya untuk Jakarta juga makin panjang,” tambahnya.
Pramono menyebut telah menandatangani 14 penetapan lokasi (penlok) untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dokumen tersebut saat ini sedang diselesaikan sebelum proses pembebasan lahan dimulai.
“Sekarang sedang dalam tahap penyelesaian tetapi ada 14 penlok, saya gak hafal jumlah ininya ya tetapi ada 14 penlok untuk Ciliwung,” ungkapnya.
Sejauh ini, proyek normalisasi Sungai Ciliwung baru rampung sepanjang 17,17 km dari total rencana 33,69 km. Sisanya, 16,52 km, belum dapat dikerjakan karena terkendala proses pembebasan lahan. Pada 2024, progres normalisasi hanya bertambah sekitar 200 meter, jauh dari target Presiden Joko Widodo yang menargetkan sisa 17 km dapat selesai tahun tersebut.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Hendri, menjelaskan keterlambatan disebabkan berbagai kendala, termasuk pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, dan sebagian warga menolak normalisasi. Beberapa alas hak masih berupa tanah garapan, sehingga perlu penelitian lebih komprehensif.
“Selama ini anggaran juga terbatas, dan dalam proses pembuatan penlok, masih ada warga yang menolak (tidak sepakat) dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan,” ujar Hendri, Jumat (7/3/2025).
Proyek normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut tetap dilanjutkan meski menghadapi kendala pembebasan lahan dan penolakan warga. Pekerjaan ini penting untuk menekan risiko banjir di Jakarta, dengan progres saat ini masih terhambat oleh kendala administratif, keterbatasan anggaran, dan persetujuan warga.
