Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait penyesuaian tarif layanan bus Transjakarta. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah yang semakin tertekan, sekaligus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang beragam.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap pengkajian besaran tarif baru dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu pertimbangan utama berasal dari masukan warga yang disampaikan melalui media sosial. “Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pramono mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menanggung subsidi besar untuk setiap perjalanan Transjakarta. Dari tarif asli Rp 13.000 per penumpang, masyarakat hanya membayar Rp 3.500, sementara sisanya Rp 9.700 disubsidi pemerintah. Namun, beban subsidi ini semakin berat akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar.
“Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah memsubsidi per tiket berapa, Rp 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong,” kata Pramono.
Meski akan ada penyesuaian tarif, Pramono memastikan kebijakan ini tidak akan membebani kelompok masyarakat tertentu. Sebanyak 15 golongan masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, pelajar, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia (lansia), tetap dapat menikmati layanan Transjakarta secara gratis. “Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” kata Pramono.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa tarif riil perjalanan Transjakarta sebenarnya mencapai Rp13.000 per penumpang. Dari angka tersebut, pemerintah menanggung 86 persen biaya operasional, sementara penumpang hanya menanggung 14 persen sisanya. “Rp 9.700 subsidinya, jadi tambah Rp 3.500 tarifnya. Jadi Rp 13.000,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Menurut Syafrin, besarnya subsidi ini sudah berlangsung lama. Tarif Transjakarta terakhir kali disesuaikan pada 2005, dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.500, dan belum pernah berubah hingga kini, meski biaya operasional dan inflasi terus meningkat.
Dishub DKI kini tengah menyusun kajian komprehensif untuk menentukan besaran tarif baru Transjakarta. Kajian ini mempertimbangkan dua aspek penting, yakni ability to pay (kemampuan membayar) dan willingness to pay (kemauan membayar) masyarakat. “Tentu kami selalu melakukan update. Karena kita pahami elastisitas tarif terhadap demand itu sangat tinggi. Jadi begitu ada kenaikan tarif, tentu akan berdampak pada jumlah penumpang,” jelas Syafrin.
Ia menegaskan, pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan penyesuaian tarif agar tidak menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta. “Kami terus melakukan simulasi-simulasi untuk mendapatkan angka yang ideal, sehingga ini tidak juga memberatkan masyarakat jika memang ditetapkan Pak Gubernur ada penyesuaian tarif,” ujar Syafrin.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan penyesuaian tarif Transjakarta dapat dilakukan secara bijak, sehingga tetap mendukung mobilitas masyarakat tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah yang ada.
