Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) baru-baru ini mengeluarkan ultimatum kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar). Mereka memberikan batas waktu 7×24 jam bagi Kapolda untuk menanggapi tuntutan yang telah diajukan. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai isu yang dianggap merugikan mahasiswa dan masyarakat luas, terutama terkait dengan penanganan kasus hukum yang dinilai tidak adil.
BEM KM Unand menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada Kapolda Sumbar. Pertama, mereka menuntut transparansi dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan mahasiswa. Menurut mereka, ada sejumlah kasus yang penanganannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Kedua, BEM KM Unand meminta agar pihak kepolisian lebih responsif terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang merugikan mahasiswa.
Selain itu, BEM KM Unand juga menuntut agar Kapolda Sumbar melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat kepolisian di wilayah tersebut. Mereka berharap evaluasi ini dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam sistem penegakan hukum di Sumatera Barat.
Ultimatum yang dikeluarkan oleh BEM KM Unand mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh BEM KM Unand. Mereka menilai bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.
Di sisi lain, beberapa pihak menganggap bahwa ultimatum ini merupakan langkah yang terlalu berani dan berisiko. Mereka khawatir bahwa tindakan ini dapat memicu ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Namun, BEM KM Unand menegaskan bahwa mereka siap berdialog dan mencari solusi bersama dengan pihak kepolisian demi kebaikan bersama.
Menanggapi ultimatum dari BEM KM Unand, Kapolda Sumbar menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari tuntutan yang diajukan dan berkomitmen untuk memberikan tanggapan dalam waktu yang telah ditentukan. Kapolda juga menegaskan bahwa pihak kepolisian selalu terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa dan siap mendengarkan aspirasi mereka.
Kapolda Sumbar berjanji untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus hukum, serta memastikan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan serius. Ia juga mengajak BEM KM Unand untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
Ultimatum yang dikeluarkan oleh BEM KM Unand diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam sistem penegakan hukum di Sumatera Barat. Dengan adanya tekanan dari mahasiswa, diharapkan pihak kepolisian dapat lebih responsif dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ultimatum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Ke depan, diharapkan dialog dan kerja sama antara mahasiswa dan pihak kepolisian dapat terus terjalin, guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik dan lebih adil. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum dapat tercapai, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dapat pulih.
Ultimatum yang dikeluarkan oleh BEM KM Unand menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi dan mendorong kinerja aparat penegak hukum. Dengan adanya ultimatum ini, diharapkan pihak kepolisian dapat lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus hukum.
Ke depan, sinergi antara mahasiswa dan aparat penegak hukum diharapkan dapat terus terjalin, guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Sumatera Barat dapat bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
