Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus menelan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025), tercatat sebanyak 442 warga meninggal dunia dan 402 orang masih dinyatakan hilang. Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa data ini merupakan akumulasi dari tiga provinsi yang terdampak, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Di antara ketiga provinsi tersebut, Sumatera Utara menjadi daerah dengan jumlah korban meninggal terbanyak, mencapai 217 orang, sementara 209 warga lainnya masih hilang. Suharyanto menjelaskan bahwa sebagian besar korban ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana operasi pencarian terus dilakukan secara intensif.
Sementara itu, di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 129 jiwa dengan 118 orang masih hilang. Namun, Suharyanto menyebutkan bahwa situasi di provinsi ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. “Sumatera Barat sekarang sudah lebih pulih dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh, terutama karena hujan sudah berhenti,” ujarnya. Di Aceh, korban jiwa tercatat sebanyak 96 orang dengan 75 orang masih hilang.
Jumlah pengungsi di ketiga provinsi tersebut juga terus bertambah. Warga yang sebelumnya bertahan di pengungsian mandiri kini mulai berpindah ke pos-pos pengungsian resmi. “Masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri kini masuk ke titik-titik pengungsian resmi, sehingga jumlah pengungsi bertambah,” jelas Suharyanto. BNPB memastikan bahwa proses pencarian dan pertolongan masih berlangsung di seluruh wilayah terdampak, dengan distribusi logistik yang terus dilakukan bersamaan dengan upaya pembukaan akses transportasi darat yang terputus.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan layanan dasar di daerah bencana. “Ada pemulihan listrik yang langsung kita koordinasikan, penyediaan BBM, juga logistik. Bantuan selain jalur darat juga lewat udara dan laut,” ujarnya dalam konferensi pers. Langkah percepatan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kekuatan nasional dikerahkan pada tahap tanggap darurat.
Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan sejumlah hambatan di lapangan, terutama terkait distribusi bantuan. “Tantangan yang kita hadapi tidak ringan, seperti keterbatasan BBM untuk logistik dan genset, kerusakan jaringan listrik, hingga keterbatasan daya angkut helikopter,” kata AHY. Meski demikian, AHY memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait terus bekerja untuk mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur yang rusak.
Untuk memenuhi kebutuhan korban terdampak, Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan sementara dapur program makan bergizi gratis (MBG) di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi posko tanggap darurat. Ketua Pelaksana Harian MBG, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa seluruh dapur MBG di tiga provinsi tersebut telah dialihkan menjadi dapur umum. Ribuan paket makanan telah disalurkan meski masih ada tantangan logistik, terutama di wilayah Kepulauan Nias.
Di sisi lain, TNI dan Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan dengan pengerahan prajurit tanpa menunggu penetapan status bencana nasional. “Apapun statusnya, prajurit TNI AD akan terus bersama rakyat di garis depan penanggulangan bencana,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Kristomei Sianturi Donny. TNI dan Polri juga mengoptimalkan armada udara dan laut untuk mempercepat distribusi bantuan.
Upaya pencarian korban hilang, pemulihan layanan publik, serta pengiriman logistik masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat bersama aparat TNI-Polri dan lembaga lainnya. Operasi kemanusiaan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak, dengan kehadiran negara yang nyata di tengah krisis ini. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan melayani masyarakat, memastikan bahwa setiap kebutuhan darurat terpenuhi dengan baik.
