Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan keterkejutannya terhadap laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menempatkan Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa. Angka ini jauh berbeda dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk Jakarta hanya sekitar 11 juta jiwa. “Tiba-tiba populasi Jakarta sampai 41 juta kan? Wow, kita juga terkejut. Data BPS kita kan Jakarta itu 11 juta,” ujar Rano saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).
Rano menduga bahwa perbedaan angka tersebut disebabkan oleh metode penghitungan PBB yang tidak hanya mencakup batas administratif Jakarta, tetapi juga wilayah aglomerasi Jabodetabek. Penduduk dari Bogor, Depok, dan Bekasi yang setiap hari beraktivitas di Jakarta kemungkinan besar turut dihitung dalam total populasi. “Jujur kita juga agak bingung ya. Mungkin Jakarta dihitung menjadi bagian dari kota aglomerasi. Karena dihitung ini kan Depok, Bekasi, kemudian Bogor,” jelasnya.
Meskipun terkejut, Rano menilai bahwa laporan PBB tersebut menunjukkan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pergerakan penduduk dan ekonomi di wilayah Jabodetabek. “Tapi itu mengindikasikan bahwa Jakarta menjadi ujung tombak dari pembangunan kependudukan di wilayah Jabodetabek ini,” ungkap Rano.
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai angka 42 juta dalam laporan PBB tersebut. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah jumlah penduduk resmi DKI Jakarta, melainkan hasil dari metode perhitungan global yang digunakan dalam laporan World Urbanization Prospects (WUP). “Angka 42 itu bukan jumlah penduduk Jakarta. Dalam laporan yang digunakan (WUP) dari PBB. Laporan ini sering menjadi acuan media nasional, saat membahas kota-kota terpadat di dunia,” kata Chico, Kamis (27/11/2025).
Chico menjelaskan bahwa ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung kepadatan kota: pendekatan fungsional dan administratif. Pendekatan fungsional menghitung jumlah orang yang beraktivitas di Jakarta setiap hari, termasuk penduduk kota-kota penyangga di Jabodetabek, sehingga menghasilkan angka 42 juta. Sementara itu, pendekatan administratif hanya menghitung penduduk resmi yang memiliki NIK terdaftar sebagai warga DKI Jakarta, yaitu sekitar 11 juta jiwa.
Menurut Chico, pendekatan fungsional membuat angka populasi melonjak karena jutaan orang keluar masuk Jakarta dari delapan daerah sekitar seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. “Mereka datang untuk bekerja, sekolah, kuliah, berbisnis, berobat, hingga mengurus layanan publik. Mobilitas inilah yang membuat Jakarta terasa jauh lebih padat daripada jumlah penduduk resminya,” ungkap Chico.
Penduduk Pemprov DKI menegaskan bahwa data yang digunakan pemerintah tetap bersumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Per Semester I 2025, jumlah penduduk Jakarta tercatat 11.010.514 jiwa, dan angka inilah yang menjadi rujukan negara.
Dalam laporan “World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results” yang dirilis 23 November 2025, Jakarta berada di peringkat pertama kota terpadat di dunia berdasarkan perhitungan fungsional dengan 42 juta penduduk yang beraktivitas di dalamnya. Di posisi kedua, ada ibu kota Bangladesh, Dhaka, dengan hampir 40 juta penduduk, dan ibu kota Jepang, Tokyo, dengan 33 juta penduduk.
Menurut laporan Prospek Urbanisasi Dunia 2025 dari Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, kota-kota kini menampung 45 persen dari populasi global yang berjumlah 8,2 miliar jiwa. Indonesia sendiri memiliki populasi sekitar 286 juta jiwa dan berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbesar di dunia. Dalam upaya pemerataan, pada tahun 2019, Indonesia mengumumkan akan memindahkan ibu kotanya ke Nusantara (IKN). Proyek senilai 32 miliar dollar AS atau sekitar Rp 534,2 triliun itu awalnya dijadwalkan untuk diresmikan pada 2024, dan kini direncanakan menjadi “ibu kota politik” pada 2028.
Laporan PBB yang menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia menyoroti pentingnya pemahaman terhadap metode penghitungan populasi. Perbedaan antara pendekatan fungsional dan administratif dapat menghasilkan angka yang sangat berbeda, dan hal ini perlu dipahami oleh masyarakat dan media. Dengan demikian, diharapkan informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat dan tidak menimbulkan kebingungan.
