Pada akhir Desember 2025, kelompok buruh di Jakarta merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan sebesar Rp 5,7 juta. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja. Para buruh menilai bahwa kenaikan UMP tersebut tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat di ibu kota.
Ketidakpuasan buruh terhadap besaran UMP yang ditetapkan pemerintah bukanlah hal baru. Setiap tahun, penetapan UMP selalu menjadi isu panas yang memicu perdebatan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Tahun ini, para buruh merasa bahwa kenaikan UMP tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka, terutama dengan inflasi dan kenaikan harga barang-barang pokok yang terus terjadi.
Rano Karno, seorang tokoh publik dan mantan aktor yang kini aktif dalam kegiatan sosial, menyatakan bahwa ketidakpuasan buruh terhadap UMP adalah hal yang wajar. Menurutnya, para buruh memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi mereka dan menuntut upah yang layak. Rano menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.
Penetapan UMP yang dianggap tidak memadai dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial di Jakarta. Buruh yang merasa tidak puas dengan upah yang diterima mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Selain itu, ketidakpuasan ini juga dapat memicu ketegangan sosial dan meningkatkan potensi aksi protes di berbagai sektor industri.
Dalam aksi demonstrasi yang direncanakan, para buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Selain meminta kenaikan UMP yang lebih signifikan, mereka juga menginginkan adanya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja, seperti perlindungan sosial dan peningkatan fasilitas kesehatan. Para buruh berharap agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Untuk menyelesaikan konflik terkait penetapan UMP, peran aktif dari pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan. Pemerintah diharapkan dapat menjadi mediator yang adil dalam negosiasi antara buruh dan pengusaha, sementara pengusaha diharapkan dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan pekerja. Dengan adanya dialog yang konstruktif, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Rencana aksi demonstrasi buruh untuk menolak UMP Rp 5,7 juta menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan upah yang dianggap tidak memadai. Dengan dukungan dari tokoh publik seperti Rano Karno, diharapkan suara buruh dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif guna mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan pekerja di Jakarta.
