Jakarta – Sejumlah warga mengeluhkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang gagal lolos verifikasi. Keluhan ini disampaikan dalam sebuah acara di Jakarta, di mana warga merasa dirugikan karena anak-anak mereka tidak dapat menerima bantuan pendidikan tersebut. Salah satu alasan utama kegagalan verifikasi adalah kepemilikan mobil oleh keluarga penerima.
Program KJP dirancang untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Namun, dalam proses verifikasinya, kepemilikan aset seperti mobil menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan penerima. Hal ini menimbulkan kontroversi, terutama bagi keluarga yang merasa bahwa kepemilikan mobil tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Seorang warga yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan kekecewaannya. “Kami memiliki mobil tua yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi itu tidak berarti kami mampu secara finansial. Anak saya sangat membutuhkan KJP untuk melanjutkan sekolah,” ujarnya. Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa warga lainnya yang merasa bahwa kriteria verifikasi perlu ditinjau ulang.
Menanggapi keluhan tersebut, Prabowo Subianto berjanji akan menyampaikan masalah ini kepada pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih adil. “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program KJP dapat tepat sasaran dan tidak merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Prabowo.
Kasus ini menyoroti pentingnya evaluasi kriteria verifikasi KJP agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi keluarga secara akurat. Banyak pihak berpendapat bahwa kriteria yang ada saat ini terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan berbagai faktor lain yang mempengaruhi kemampuan finansial keluarga. “Kami berharap ada peninjauan ulang terhadap kriteria ini agar lebih adil dan inklusif,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Sebagai langkah perbaikan, beberapa usulan telah muncul dari masyarakat dan pengamat, antara lain:
Memperbarui kriteria verifikasi agar lebih fleksibel dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Memastikan proses verifikasi dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Meningkatkan sosialisasi mengenai kriteria dan proses verifikasi KJP kepada masyarakat agar lebih memahami persyaratan yang ada.
Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, untuk memastikan program KJP berjalan efektif.
Dengan adanya keluhan ini, diharapkan pemerintah dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program KJP. Tujuannya adalah agar bantuan pendidikan ini dapat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan dan tidak terhambat oleh kriteria yang tidak relevan. “Kami berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini agar anak-anak kami dapat melanjutkan pendidikan dengan baik,” tutup seorang warga.
Masalah verifikasi KJP ini menjadi pengingat bahwa program bantuan sosial harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan solusi yang lebih adil dan efektif dapat segera terwujud.
