Sejumlah pedagang thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit. Pasokan pakaian bekas impor yang biasanya tiba secara rutin setiap dua minggu kini terhenti lebih dari sebulan. Kondisi ini terjadi setelah pemerintah berencana memperketat larangan impor pakaian bekas atau balpres melalui kebijakan baru yang digagas oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Akibat kebijakan tersebut, kapal-kapal pemasok dari negara Asia Timur dikabarkan tidak lagi diizinkan untuk membongkar muatan di pelabuhan. Dampaknya langsung terasa di lapak-lapak pedagang. Stok semakin menipis, harga bal meningkat, dan arus pembeli mulai melambat.
“Sekarang cuma bisa jual stok yang sisa. Katanya sih kapal yang bawa barang dari luar sudah enggak boleh masuk. Biasanya dua minggu sekali barang datang, sekarang sudah sebulan enggak ada kiriman,” ujar Adhi (27), pedagang di Blok III Pasar Senen, Rabu (29/10/2025).
Seiring dengan berhentinya pasokan, harga pakaian bekas per bal melonjak di tingkat pengecer. Pedagang mulai mengeluhkan beban modal yang meningkat di tengah daya beli konsumen yang justru menurun. “Dulu satu bal bisa Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, sekarang sampai Rp 7 juta karena barangnya susah,” kata Desi (32), salah satu pedagang.
Kenaikan harga ini memengaruhi omzet harian para penjual. Sari, pedagang lainnya, mengatakan penjualannya kini hanya setengah dari biasanya. “Biasanya sehari bisa laku 30 potong, sekarang paling 10. Orang juga mikir dua kali mau beli, karena enggak ada yang baru,” ujarnya.
Sementara itu, Rizal (40), penjual jaket dan celana kargo bekas, mengaku khawatir pedagang kecil tidak bisa bertahan lama jika pasokan tetap terhenti. “Kami ini hidup dari thrifting. Kalau barang impor enggak boleh masuk, ya bisa tutup semua. Dari mana lagi mau ambil barang?” katanya.
Ia berharap pemerintah memberi waktu bagi para pedagang untuk menyesuaikan diri sebelum larangan diberlakukan sepenuhnya. “Kalau mau diberdayakan boleh, tapi jangan langsung dilarang. Kami juga belum siap kalau disuruh jualan lokal, modalnya beda,” ujar Rizal.
Pasokan pakaian bekas di Pasar Senen selama ini tidak langsung berasal dari luar negeri, melainkan melalui gudang-gudang besar di Bandung. Dari sana, barang impor disortir dan dikemas ulang sebelum dikirim ke Jakarta. Kini rantai distribusi tersebut ikut terputus.
“Biasanya tiap dua minggu sekali saya ambil satu atau dua bal dari Bandung. Sekarang sudah sebulan enggak ada kiriman,” ujar Wahyuni (40), pedagang pakaian wanita di Blok III Pasar Senen. Menurutnya, setiap bal berisi 80–100 potong pakaian dengan harga antara Rp 5 juta hingga Rp 8 juta, tergantung musim dan kualitas barang.
“Kalau musim dingin di luar negeri, barang bagus banyak masuk jaket, hoodie, coat. Biasanya stok melimpah. Sekarang kapal sudah disetop, otomatis gudang di Bandung juga kosong,” katanya.
Proses sortir dan penjualan pakaian bekas membutuhkan ketelitian tinggi. Dari satu bal, sekitar 20 persen barang biasanya tidak layak jual karena rusak atau modelnya ketinggalan zaman. Kualitas yang menurun dan harga yang naik membuat keuntungan semakin tipis.
“Kalau bal-nya bagus, untung bisa dua kali lipat. Tapi kalau isinya jelek, bisa rugi. Sekarang makin susah karena harga naik tapi kualitas enggak sebanding,” ujar Dede (33), pedagang pakaian pria. Ia menyebut harga bal yang dulu Rp 5 juta kini naik menjadi sekitar Rp 7 juta akibat stok terbatas di gudang Bandung.
“Pemasok bilang kapal dari luar sudah enggak bisa masuk pelabuhan. Jadi stok di gudang cepat habis. Sekarang rebutan antar pedagang,” ucapnya. Meskipun harga modal meningkat, para pedagang memilih tidak menaikkan harga eceran agar pembeli tidak lari.
“Jaket yang dulu saya jual Rp 80 ribu ya tetap Rp 80 ribu. Kalau dinaikin, orang langsung mundur. Jadi kami cuma bisa pasrah, untungnya tipis banget,” kata Dede.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menutup aktivitas perdagangan di Pasar Senen, melainkan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mendorong UMKM legal di sektor pakaian. “Bukan mau nutup Pasar Senen. Nanti bisa diisi dengan produk-produk dalam negeri,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, pelaku impor yang melanggar aturan kini tidak hanya diancam pidana atau pemusnahan barang, tetapi juga dikenai sanksi denda administratif. “Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” katanya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para pedagang dapat beradaptasi dan mencari solusi alternatif untuk tetap bertahan di tengah perubahan regulasi yang ada.
