Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya menghargai jasa kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap penolakan publik atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Menurut Bahlil, negara harus menghormati kontribusi para tokoh bangsa.
“Negara ini harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).
Bahlil juga menyoroti peran Soeharto sebagai pendiri Partai Golkar, yang didirikan untuk melawan ideologi selain Pancasila. Pada masa itu, Golkar berperan penting dalam menjaga ideologi Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Selain itu, di bawah kepemimpinan Soeharto, harga barang menjadi terjangkau, inflasi terjaga, dan lapangan pekerjaan tercipta.
“Soeharto mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi terbaik dalam swasembada pangan dan energi,” tambah Bahlil.
Bahlil menyadari bahwa setiap manusia tidak sempurna, namun kebaikan tetap harus dihargai. Ia bahkan menyarankan agar semua mantan Presiden RI dipertimbangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. “Kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional,” jelasnya.
Bahlil juga terbuka terhadap aspirasi yang muncul, termasuk usulan agar Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendapat gelar serupa. “Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Kami menyarankan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya,” tandas Bahlil.
Pemerintah saat ini tengah menggodok 40 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. Nama-nama ini diusulkan dari berbagai unsur hingga tingkat kabupaten/kota. Namun, usulan ini tidak lepas dari perdebatan. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, begitu pula dengan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
Meski ada penolakan, Bahlil tetap mendukung usulan tersebut. Pada awal pekan ini, ia mendatangi Prabowo untuk mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional. “Kami melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
Kontroversi mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto mencerminkan perbedaan pandangan di masyarakat. Sementara sebagian pihak menolak, ada pula yang mendukung dengan alasan jasa besar Soeharto bagi bangsa dan negara. Proses penggodokan nama-nama pahlawan nasional ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dan menghormati jasa para tokoh bangsa.
