Di tengah upaya penertiban di kawasan Tesso Nilo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menegaskan bahwa hak pendidikan anak harus tetap menjadi prioritas. Penertiban ini bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan dan pelanggaran hukum, namun Kemenkumham menekankan pentingnya memastikan bahwa hak-hak dasar anak, termasuk pendidikan, tidak terabaikan.
Kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau telah lama menjadi sorotan akibat deforestasi dan konflik lahan. Pemerintah memutuskan untuk melakukan penertiban guna mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai hutan lindung. Langkah ini diambil untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Namun, penertiban ini juga berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, termasuk anak-anak.
Penertiban di Tesso Nilo berpotensi mengganggu akses anak-anak terhadap pendidikan. Banyak keluarga yang terpaksa pindah dari tempat tinggal mereka, sehingga anak-anak kehilangan akses ke sekolah. Kemenkumham menyoroti bahwa situasi ini tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka meskipun dalam kondisi yang sulit.
Kemenkumham berkomitmen untuk bekerja sama dengan instansi terkait guna memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyediakan fasilitas pendidikan sementara bagi anak-anak yang terdampak penertiban. Selain itu, Kemenkumham juga mendorong adanya program pendidikan alternatif yang dapat diakses oleh anak-anak di kawasan tersebut.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kemenkumham mengajak lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk berkolaborasi. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak. LSM yang bergerak di bidang pendidikan diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada anak-anak yang terdampak.
Penertiban kawasan Tesso Nilo merupakan langkah penting untuk melindungi lingkungan, namun hak pendidikan anak harus tetap menjadi prioritas. Kemenkumham menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari proses penertiban ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan LSM, diharapkan hak pendidikan anak dapat terus terjamin, meskipun dalam situasi yang menantang. Masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk mewujudkan komitmen ini demi masa depan anak-anak yang lebih baik.
