Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengenai status empat pulau di Aceh telah memicu polemik yang cukup tajam. Para legislator Aceh dengan lantang mendesak pembatalan keputusan tersebut, menilai bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.
Para wakil rakyat Aceh dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap Kepmendagri yang dianggap merugikan. Mereka menilai bahwa keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Aceh. “Kami mendesak agar Kepmendagri ini segera dibatalkan demi kepentingan rakyat Aceh,” ujar salah satu legislator dalam pernyataan resminya.
Empat pulau yang menjadi subjek Kepmendagri ini dianggap memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi Aceh. Legislator menekankan bahwa pengelolaan pulau-pulau tersebut seharusnya berada di bawah kendali pemerintah daerah, bukan pusat. “Pulau-pulau ini adalah bagian integral dari Aceh dan harus dikelola sesuai dengan kepentingan lokal,” tambah legislator tersebut.
Masyarakat Aceh memberikan dukungan penuh terhadap desakan pembatalan Kepmendagri ini. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat lokal. “Kami mendukung penuh langkah legislator untuk membatalkan keputusan ini. Pulau-pulau ini adalah milik kami,” kata seorang warga Aceh.
Legislator Aceh juga menyoroti aspek hukum dan kebijakan dalam keputusan ini. Mereka menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. “Keputusan ini harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan bagi masyarakat Aceh,” ujar legislator lainnya.
Dengan desakan pembatalan Kepmendagri ini, legislator Aceh berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Mereka menginginkan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak, terutama masyarakat Aceh. “Kami berharap pemerintah pusat dapat mendengarkan suara kami dan mengambil keputusan yang bijaksana,” tutup legislator Aceh.
Dengan demikian, meskipun kontroversi ini menimbulkan berbagai reaksi, legislator Aceh tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.
