Rencana pembongkaran bangunan liar yang berlokasi di sekitar Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi memicu permohonan penundaan dari pemilik lahan. Bangunan-bangunan ini telah lama menjadi sorotan karena berdiri di atas tanah tanpa izin resmi, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar.
Pemilik lahan yang merasa dirugikan oleh keberadaan bangunan liar ini mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menunda pembongkaran. Mereka beralasan bahwa penundaan diperlukan untuk memberikan waktu lebih dalam menyelesaikan masalah administratif dan mencari solusi yang lebih baik. “Kami berharap ada penundaan agar semua pihak dapat berdialog dan menemukan jalan keluar yang tidak merugikan siapapun,” ujar salah satu pemilik lahan.
Pemerintah Kota Bekasi, melalui dinas terkait, menyatakan bahwa pembongkaran bangunan liar merupakan bagian dari upaya penertiban dan penegakan hukum. Namun, mereka juga membuka peluang untuk berdialog dengan pemilik lahan guna mencari solusi yang lebih baik. “Kami memahami kekhawatiran pemilik lahan dan siap untuk berdiskusi lebih lanjut,” kata seorang pejabat pemerintah daerah.
Keberadaan bangunan liar di sekitar Unisma Bekasi tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Banyak dari bangunan tersebut digunakan sebagai tempat usaha kecil yang menjadi sumber penghidupan bagi warga setempat. “Kami berharap ada solusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nasib para pedagang kecil,” ujar seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Para pengamat menilai bahwa dialog dan mediasi antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. “Mediasi dapat menjadi jalan tengah untuk menghindari konflik yang lebih besar dan memastikan semua pihak mendapatkan keadilan,” kata seorang pengamat sosial.
Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan adanya pertemuan antara pemilik lahan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas penyelesaian masalah ini. Keterlibatan pihak ketiga yang netral juga dapat membantu dalam proses mediasi. “Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua,” tambah pejabat pemerintah daerah.
Permintaan penundaan pembongkaran bangunan liar di dekat Unisma Bekasi menyoroti kompleksitas masalah penertiban lahan di perkotaan. Dengan adanya dialog dan mediasi yang efektif, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan adil. Semua pihak harus berkomitmen untuk mencari solusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
