Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan di balik inisiatifnya untuk mengadakan pendidikan bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat dengan menggandeng TNI dan Polri. Menurut Dedi, semangat bela negara di kalangan ASN saat ini dinilai relatif rendah. “Gini deh sekarang di kalangan ASN aja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara, secara utuh relatif sangat rendah ASN loh, coba lihat, gitu loh. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (2/4).
Dedi menegaskan bahwa sebagai gubernur, ia merasa perlu melakukan terobosan untuk membangun semangat dan kesadaran bela negara di kalangan ASN. Kesadaran bela negara, menurut Dedi, terbagi menjadi dua aspek, yaitu formal dan kultural. Secara formal, hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan. “Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh ditebasin, sungai-sungai harus dikeruk, bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka, pepohonan harus ditanam, itu kan Bela Negara sebenarnya,” jelas Dedi. Ia menambahkan bahwa bela negara kultural yang sesungguhnya adalah menjaga hutan, gunung, sawah, dan lautan yang merupakan bagian dari negara kita.
Dedi Mulyadi telah merencanakan pelaksanaan pendidikan bela negara bagi ASN Jawa Barat pada Juni 2025, bekerja sama dengan TNI dan Polri. “Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi,” ungkap Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3).
Selain pendidikan bela negara, Dedi juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan ASN dengan kinerja terbaik dan terburuk setiap bulannya. Menurutnya, hal ini diperlukan sebagai motivasi bagi para ASN agar konsisten mempertahankan kinerja terbaiknya. Penilaian performa juga penting untuk menyelaraskan antara tunjangan yang diterima dan kinerja yang ditampilkan para ASN. “Nanti dalam setiap bulan kepala BKD mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, dan ASN yang kedul (malas) atau berkinerja kurang maksimal,” tegas Dedi.
Sebelumnya, Dedi telah menandatangani kerja sama dengan TNI dan Polri dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Naskah perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Dedi dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (14/3). Kerja sama ini mencakup sembilan item, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, pelatihan bela negara, hingga penanganan bencana.
Kerja sama ini tidak luput dari kritik, terutama dari Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menyoroti pentingnya landasan aturan yang jelas dalam kerja sama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya,” kata TB Hasanuddin.
Inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengadakan pendidikan bela negara bagi ASN Jawa Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan semangat dan kesadaran bela negara. Dengan menggandeng TNI dan Polri, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi ASN dan masyarakat Jawa Barat. Namun, penting untuk memastikan bahwa kerja sama dengan TNI memiliki landasan aturan yang jelas agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
