XVG – Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI DPR, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap penunjukan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara. Menurut Eko, posisi tersebut seharusnya diisi oleh perwakilan dari kementerian yang memiliki keterkaitan langsung dengan Danantara.
Eko menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang BUMN, Dewan Pengawas harus berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi. “Kami berharap pernyataan Pak Rosan bahwa Tony Blair sebagai Dewan Pengawas adalah keliru,” ujar Eko kepada wartawan pada Rabu (26/2/2025).
Eko menyarankan agar Tony Blair lebih tepat jika ditempatkan sebagai Dewan Penasihat. Posisi ini, menurut Eko, lebih sesuai karena Dewan Penasihat bertugas memberikan masukan strategis tanpa kewenangan eksekutif atau pengawasan langsung. “Mungkin yang tepat adalah Tony Blair sebagai Dewan Penasihat,” tambah Sekjen PAN ini.
Dengan menempatkan Tony Blair sebagai Dewan Penasihat, perannya akan lebih bersifat konsultatif. Eko berharap Tony Blair dapat memberikan masukan berharga di sektor internasional, mengingat rekam jejaknya yang kuat dalam kebijakan publik dan investasi global. “Peran Tony Blair lebih bersifat konsultatif dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional,” jelas Eko.
Eko menambahkan bahwa kehadiran Tony Blair sebagai Dewan Penasihat dapat membawa wawasan internasional yang memperkuat daya saing investasi Indonesia. “Jika kehadirannya sebagai Dewan Penasihat dapat membawa wawasan internasional dan memperkuat daya saing investasi Indonesia, maka hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi Danantara,” ujarnya.
Kepala Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Tony Blair memang akan diajak bergabung sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara. “Iya, salah satunya,” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2).
Saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah dipastikan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pengawas diisi oleh Muliaman Hadad, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala BPI Danantara.
Penunjukan Tony Blair sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara menimbulkan perdebatan mengenai kriteria dan peran yang tepat bagi mantan pemimpin Inggris tersebut. Saran Eko Patrio untuk menempatkan Blair sebagai Dewan Penasihat menunjukkan pentingnya penyesuaian peran agar sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada. Dengan demikian, diharapkan kontribusi Blair dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan investasi di Indonesia.
