XVG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengusulkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani relokasi warga terdampak banjir di Bekasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/3/2025), Maruarar meminta Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan Kepala BNPB, Suharyanto, untuk menanyakan kesediaan warga dengan cara yang santun dan penuh hormat.
Maruarar mengingatkan bahwa banjir ini adalah fenomena yang kerap berulang, sehingga diperlukan solusi jangka panjang. Ia mencontohkan pengalamannya di Flores Timur, di mana pendekatan dialogis dan persuasif digunakan untuk menanyakan kesediaan warga direlokasi. “Kita ajak masyarakat, ajak bicara dengan baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi?” ungkap Maruarar, menekankan pentingnya komunikasi yang baik.
Relokasi bukan sekadar memindahkan tempat tinggal, tetapi juga seluruh aspek kehidupan warga, termasuk sekolah, pasar, dan tempat ibadah. Oleh karena itu, Maruarar menekankan pentingnya menanyakan kesediaan warga dengan cara yang baik. “Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu sampai dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya,” ujarnya, menunjukkan pentingnya pendekatan yang sensitif dan empatik.
Untuk mendukung relokasi, Maruarar mengungkapkan bahwa sudah ada lahan yang siap digunakan di sekitar Pasar Bintara. Ia telah berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi mengenai potensi penggunaan lahan tersebut. “Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi,” tambahnya, menegaskan kesiapan pemerintah dalam menyediakan solusi konkret bagi warga terdampak.
Pendekatan humanis yang diusulkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam menangani relokasi warga terdampak banjir di Bekasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga empatik. Dengan adanya lahan yang siap digunakan di Pasar Bintara, diharapkan proses relokasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Pendekatan dialogis dan persuasif diharapkan dapat membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bencana alam.
