XVG – Presiden Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan sapaan Jokowi, kembali menggulirkan ide segar dalam ranah politik Nusantara. Kali ini, ia memperkenalkan konsep Partai Super Tbk kepada para pendukung setianya. Gagasan ini, sebagaimana dilaporkan oleh detikJateng, menawarkan pendekatan baru dalam struktur dan mekanisme partai politik di Indonesia.
Jokowi menjelaskan bahwa Partai Super Tbk adalah partai yang dimiliki oleh semua anggota partai politik. Konsep ini menekankan keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam proses pemilihan ketua partai. “Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan itu betul partai milik bersama,” ujar Jokowi pada Rabu (5/3/2025).
Ketika ditanya mengenai rencana pembentukan Partai Super Tbk, Jokowi menegaskan bahwa ide ini masih dalam tahap gagasan. Namun, ia mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mulai menerapkan konsep tersebut. “Ini kan gagasan (membuat partai Super Tbk), kemudian sudah disambar oleh partai (PSI). Kalau partai semua partai menjadi Tbk kan bagus, partai modern,” jelasnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa ia telah berdiskusi dengan para relawan mengenai tanggapan mereka terhadap gagasan ini. Menurutnya, PSI telah mengakomodasi ide tersebut dengan beberapa modifikasi. “Partai Super Tbk yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh apa PSI seperti itu,” lanjut Jokowi.
Gagasan Partai Super Tbk yang diusung oleh Jokowi menunjukkan upaya untuk membawa perubahan dalam sistem politik di Indonesia. Dengan menekankan keterbukaan dan partisipasi aktif anggota, konsep ini diharapkan dapat menciptakan partai politik yang lebih modern dan inklusif. Implementasi awal oleh PSI menjadi langkah awal yang menarik untuk diikuti, dan mungkin akan memicu perubahan lebih luas di kancah politik nasional.
