XVG – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP meskipun Hasto Kristiyanto saat ini sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said menekankan bahwa semua kewenangan partai masih berada di bawah kendali Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Said Abdullah setelah meninggalkan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar No 27 A, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Februari 2025. Saat ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan dirinya menjadi Sekjen PDIP, Said tampak terkejut dan menegaskan bahwa tidak ada pergantian posisi tersebut. “Hah? Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum, tidak ada pengganti Sekjen, titik,” tegas Said.
Said Abdullah juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembahasan yang dilakukan di kediaman Megawati hingga malam hari. Menurutnya, pertemuan atau rapat internal partai adalah hal yang biasa dilakukan, baik di pagi maupun malam hari. “Oh biasalah, partai kan setiap saat, bisa rapat bisa pagi, bisa malam, biasa saja,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga enggan mengungkapkan isi pertemuan di kediaman Megawati. Deddy menyatakan bahwa kehadirannya di sana hanya untuk makan malam. “Engga ada, orang kita cuma makan malem,” kata Deddy.
Deddy Sitorus juga menolak untuk memberikan komentar terkait sejumlah kader PDIP yang tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Ia juga tidak merespons mengenai kemungkinan sanksi bagi kepala daerah asal PDIP yang tetap mengikuti retret tersebut. “Saya ga bicara kemungkinan lihat saja besok ya. (Sanksi) Ha santai aja,” ujarnya.
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Said Abdullah dan Deddy Sitorus, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan PDIP saat ini. Semua keputusan dan kewenangan tetap berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Pertemuan di kediaman Megawati dianggap sebagai bagian dari rutinitas internal partai yang tidak perlu dibesar-besarkan. Selain itu, isu mengenai kader yang mengikuti retret juga tidak dianggap sebagai masalah yang mendesak untuk ditanggapi saat ini.
