XVG – Dalam suasana yang penuh ketegangan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa kelangkaan LPG 3 kg yang menyebabkan penumpukan warga disebabkan oleh aturan pemangkasan distribusi yang mendadak dan kurangnya sosialisasi. Hal ini disampaikan Dasco di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dasco menjelaskan bahwa pemangkasan distribusi gas 3 kg dilakukan oleh internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan menertibkan pengecer yang menjual dengan harga tidak seragam dan cenderung mahal. “Jadi sebenarnya setelah dicek dari internal, Kementerian ESDM itu untuk menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat,” ujar Dasco pada Selasa (4/2/2025).
Namun, penertiban ini justru menimbulkan dampak di lapangan. Dasco segera berkoordinasi dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurut Dasco, Prabowo langsung memberikan instruksi agar pengecer diizinkan kembali menjual LPG 3 kg.
Dasco menyoroti bahwa polemik ini muncul akibat aturan yang diterapkan secara mendadak dan minim sosialisasi. “Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG kan begitu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak siap menghadapi perubahan ini, sehingga menimbulkan keresahan dan penumpukan saat mencari LPG 3 kg.
Dasco mengaku tidak mengetahui apakah Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo sebelumnya terkait pemangkasan distribusi ini. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan kementerian bisa berjalan secara mandiri, dan presiden berhak turun tangan jika kebijakan tersebut menimbulkan polemik.
“Saya belum tahu itu apakah kemudian hal-hal seperti itu mesti dikoordinasikan ke presiden ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian itu biasanya kan bisa berjalan sendiri, tapi kemudian apabila menimbulkan seperti ini ya presiden wajib turun tangan,” ucap Dasco.
Polemik terkait kelangkaan LPG 3 kg ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan sosialisasi yang matang dalam penerapan kebijakan publik. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kementerian dan presiden, diharapkan masalah ini dapat segera teratasi, sehingga masyarakat dapat kembali mengakses LPG 3 kg dengan mudah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti LPG.
