XVG – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan penutupan sementara akses publik ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 5-6 Februari 2025. Penutupan ini dilakukan untuk melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dasar di area Plaza Seremoni. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa infrastruktur di kawasan tersebut tetap dalam kondisi prima, sehingga dapat mendukung kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kunjungan di KIPP IKN.
Penutupan sementara ini mencakup beberapa area penting, antara lain Kawasan Rest Area Nusantara, Kawasan Plaza Seremoni, Kawasan Taman Kusuma Bangsa, dan Kawasan Perkantoran Kementerian Koordinator. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi pengumuman ini demi kelancaran proses pemeliharaan yang sedang berlangsung.
Kunjungan masyarakat ke KIPP IKN dijadwalkan akan dibuka kembali pada Jumat, 7 Februari 2025. Untuk memastikan kunjungan yang tertib dan teratur, masyarakat diimbau untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi IKNow. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengaturan kunjungan dan memastikan bahwa semua pengunjung dapat menikmati fasilitas yang tersedia dengan nyaman.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuldjono menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai dengan hasil Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 21 Januari 2025. Anggaran Otorita IKN yang sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Namun, untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
“Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” ujar Basuki. Penyesuaian anggaran ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan IKN yang direncanakan berlangsung hingga periode 2025-2029.
Dalam Ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Persetujuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Penutupan sementara kunjungan ke KIPP IKN merupakan langkah penting dalam memastikan infrastruktur di area tersebut tetap terjaga dengan baik. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengikuti perkembangan informasi terkait kunjungan ke KIPP IKN melalui saluran resmi yang tersedia.
