XVG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada Senin (10/2). Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus impor minyak mentah (crude) yang terjadi pada periode 2018-2023. Meskipun Bahlil tidak memberikan banyak komentar, ia mengonfirmasi bahwa informasi yang diterimanya menunjukkan adanya hubungan antara penggeledahan tersebut dengan kasus impor minyak mentah.
Bahlil juga tidak memberikan jawaban pasti mengenai apakah penggeledahan ini terkait dengan penonaktifan Achmad Muchtasyar dari posisi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas). Menurut Bahlil, penonaktifan ini merupakan bagian dari konsolidasi institusi yang dianggap sebagai hal biasa. “Itu biasa, bagian daripada konsolidasi institusi. Biasa saja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pencopotan jabatan hanya dapat dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres), dan sementara menunggu aturan tersebut, langkah penonaktifan telah diambil.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dalam proses penyelidikan, sebanyak 70 saksi telah diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama selama periode 2018-2023.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak mengganggu aktivitas di Kementerian ESDM. “Tidak ada kendala. Ini dari kementerian tetap berjalan normal,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Ia menegaskan bahwa pekerjaan di Kementerian ESDM maupun Ditjen Migas tetap berjalan sebagaimana mestinya, seperti sebelum adanya penggeledahan oleh Kejagung.
Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di Ditjen Migas menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya energi. Meskipun proses hukum masih berjalan, diharapkan langkah ini dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kementerian ESDM, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, berkomitmen untuk terus mendukung proses hukum yang berlangsung dan memastikan bahwa aktivitas kementerian tetap berjalan dengan baik.
