XVG – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmennya untuk tetap berkantor di IKN guna memastikan kelanjutan proyek ini. “Sebagian besar dari OIKN sudah berkantor di sana. Di Jakarta, dari awalnya 17 lantai di Menara Mandiri, kini hanya tersisa 5 lantai. Kami optimis pada Maret 2025 semua karyawan OIKN bisa bekerja di sana,” ujar Basuki setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/2/2025).
Anggaran IKN berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden berencana menambah anggaran sebesar Rp 8,1 triliun. “Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun,” jelas Basuki kepada wartawan setelah RDP dengan Komisi II DPR RI.
Sebelumnya, anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun telah ditetapkan untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) yang diadakan pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Meskipun ada pemangkasan anggaran, Basuki menegaskan bahwa efisiensi hanya berlaku untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, yang awalnya sebesar Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, atau dipangkas sebesar Rp 1,15 triliun.
Selain dari anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun, pendanaan IKN juga berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) yang diproyeksikan mencapai Rp 60,93 triliun, serta dari investasi sebesar Rp 6,49 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi dari sektor swasta.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan sumber pendanaan lainnya menjadi faktor penting dalam kelanjutan proyek ini. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
