XVG – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami penyesuaian anggaran yang signifikan, dengan pemangkasan sebesar Rp 115,6 miliar dari total pagu awal tahun 2025 yang mencapai Rp 277,5 miliar. Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan bahwa setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kementerian BUMN dipangkas menjadi Rp 161,9 miliar. “Kami dapatkan pagu anggaran efektif itu kurang lebih Rp 161,9 miliar,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Erick Thohir menjelaskan bahwa dari pagu awal Rp 277,4 miliar, Rp 80 miliar dialokasikan untuk pengembangan dan pengawasan BUMN, sementara Rp 197,4 miliar untuk program dukungan manajemen. Namun, pada Rabu (12/2), Erick mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar anggaran Kementerian BUMN 2025 dapat ditingkatkan menjadi Rp 215 miliar. Usulan ini, menurut Erick, merupakan batas minimum operasional dari Kementerian BUMN. “Alhamdulillah kemarin siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapatkan konfirmasi 100%, tetapi mereka melihat usulan kami bukan mengada-ada. Memang batas minimum kami untuk beroperasional itu Rp 215 miliar,” jelasnya.
Usulan penyesuaian anggaran tersebut telah memperhitungkan sejumlah pengurangan, seperti pemotongan perjalanan dinas sebesar 54% dan pengawasan biaya BUMN sebesar 50%. “Sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” tambah Erick. Selain itu, fasilitas IT dipangkas 41%, pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK) mencapai 90%, dan pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70%.
Erick Thohir juga menyebutkan adanya penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66%, di mana sebelumnya mereka menyewa mobil listrik dan kini beralih ke kendaraan hybrid yang lebih murah. “Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid yang harganya bisa lebih murah sampai 66%,” katanya. Selain itu, ada pemotongan kegiatan rapat dan penghapusan seremonial sebesar 43%, serta efisiensi pemakaian gedung mencapai 39%.
Pemangkasan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar dari pagu awal Rp 277,5 miliar menjadi tantangan bagi Menteri Erick Thohir untuk tetap menjaga operasional kementerian. Dengan usulan penyesuaian anggaran menjadi Rp 215 miliar, Erick berharap dapat memenuhi batas minimum operasional yang diperlukan. Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan, seperti pengurangan perjalanan dinas, penyesuaian kendaraan dinas, dan efisiensi pemakaian gedung, diharapkan dapat membantu Kementerian BUMN tetap berfungsi optimal meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
