XVG – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalami perubahan signifikan dalam alokasi anggarannya. Awalnya, pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sebesar Rp1,97 triliun untuk tahun 2025. Namun, rencana awal pemangkasan sebesar Rp1,077 triliun akhirnya direvisi menjadi hanya Rp75 miliar setelah dilakukan rekonstruksi anggaran dalam rapat bersama Kementerian Keuangan pada Selasa lalu (11/2).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa nilai efisiensi Kementerian PPN/Bappenas berkurang menjadi Rp1,002 triliun dari yang semula direncanakan sebesar Rp1,077 triliun. “Dengan demikian, nilai efisiensi Kementerian PPN/Bappenas berkurang sebesar Rp75 miliar menjadi Rp1,002 triliun,” ujar Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
Pemangkasan terbaru ini setara dengan 50,8 persen dari total anggaran Bappenas. Dengan demikian, Bappenas kini hanya memiliki anggaran sebesar Rp968 miliar untuk melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan pada tahun ini. Kondisi ini menuntut Bappenas untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran yang tersedia agar tetap dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga mengalami pemangkasan anggaran. Awalnya, anggaran LKPP dipangkas sebesar Rp61,1 miliar atau setara 36,5 persen dari total pagu Rp166 miliar. Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, efisiensi anggaran LKPP ditetapkan menjadi Rp49,6 miliar atau 29,75 persen dari pagu awal.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat yang dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB (11 Februari 2025) dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu. “Sekretaris utama (Sestama LKPP) diundang rapat dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, akhirnya efisiensi menjadi Rp49,6 miliar,” kata Hendrar. Dengan demikian, anggaran LKPP yang tersisa adalah sekitar Rp117 miliar setelah pemangkasan.
Pemangkasan anggaran ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Meskipun menghadapi pemangkasan anggaran, baik Bappenas maupun LKPP diharapkan dapat tetap menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, diharapkan kedua lembaga ini dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Pemangkasan anggaran Bappenas dan LKPP menunjukkan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi. Dengan alokasi anggaran yang lebih terbatas, kedua lembaga ini diharapkan dapat tetap menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan. Langkah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
