XVG – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan dokumen dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagai salah satu bukti dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Dokumen tersebut menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang terjadi dalam proses penyidikan kasus yang melibatkan Hasto. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (10/2/2025).
Iskandar Marwanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan sebanyak 142 dokumen kepada hakim. Dokumen-dokumen tersebut berupa surat-surat administrasi yang mencakup proses penindakan dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. “Dan kemudian juga ada yang terpenting dari keterangan lampirannya berupa konfirmasi dari Dewas berkenaan dengan peristiwa penggeledahan dari Pak Kusnadi yang pernah dilakukan pengajuan ke Dewas dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dan memang hasilnya tidak ada pelanggaran etik dalam konteks itu,” jelas Iskandar.
Dewan Pengawas KPK telah menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran etik dalam kasus ini. Laporan terkait penyitaan yang sebelumnya diajukan juga telah dihentikan. “Tapi masalah itu ya itu, intinya seperti itu Dewas sudah menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran sehingga tidak dilanjutkan ke sidang. Intinya tidak ada bukti pelanggarannya,” tambah Iskandar.
Selain dokumen tertulis, KPK juga berencana untuk mengajukan 11 bukti elektronik tambahan kepada hakim. Bukti-bukti tersebut termasuk handphone yang telah disita oleh KPK. “Itu termasuk besok yang akan kita ajukan barang bukti apa yang sudah kita sita dan kita olah, kita peroleh dari situ yang kemudian kita uji lab forensik oleh KPK untuk kemudian digunakan untuk menjadi bukti bahwa itu ada perbuatan dari para Pak Hasto dan yang lain-lain,” ungkap Iskandar.
Hasto Kristiyanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku. Keduanya diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU RI pada tahun 2020. Wahyu telah divonis bersalah dan kini telah bebas, namun Harun Masiku masih menjadi buronan.
Langkah KPK dalam menyerahkan bukti-bukti penting dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menangani kasus korupsi secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya konfirmasi dari Dewan Pengawas bahwa tidak ada pelanggaran etik, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. KPK terus berupaya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
