XVG – Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta untuk tahun 2025. Prabowo menegaskan bahwa THR akan dicairkan pada bulan Maret mendatang. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan pembahasan peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam.
Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2025. Salah satu kebijakan utama adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, optimalisasi penyaluran bantuan sosial juga menjadi fokus utama, dengan program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, dan BLT-DD yang akan disalurkan pada bulan Februari dan Maret 2025.
Dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi. Beberapa di antaranya adalah diskon harga tiket pesawat dan tarif tol, serta program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Selain itu, program pariwisata mudik Lebaran yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga akan dilaksanakan, serta upaya stabilisasi harga pangan untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Pemerintah juga memperkenalkan paket stimulus ekonomi yang mencakup diskon tarif listrik, PPN DTP untuk pembelian properti dan otomotif (termasuk kendaraan listrik), serta PPnBM DTP untuk otomotif (kendaraan listrik dan hybrid). Subsidi dan pajak DTP untuk motor listrik serta PPh DTP untuk sektor padat karya juga menjadi bagian dari paket ini. Selain itu, program makan bergizi gratis dan optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan transformasi ekonomi. Program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara menjadi bagian dari upaya ini. Kebijakan FLPP untuk pembangunan 3 juta rumah dan pengendalian inflasi juga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah akan melanjutkan kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance. Selain itu, perpanjangan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri dan realisasi pendirian usaha bullion juga menjadi fokus utama. Dalam ranah internasional, Indonesia berencana bergabung dengan BRICS, menyelesaikan Indonesia-Canada CEPA, aksesi ke OECD, dan menyelesaikan kerja sama Indonesia-UE CEPA.
Kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan berbagai stimulus dan kebijakan strategis, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pencairan THR yang tepat waktu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan pegawai swasta menjelang Idul Fitri 2025.
