XVG – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kekhawatiran mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga tidak akan terjadi. Dasco memastikan bahwa DPR akan berupaya keras untuk mencegah hal tersebut. “Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi,” ujar Dasco kepada wartawan pada Senin (10/2/2025).
Dasco menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Hasil dari rekonstruksi anggaran tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DPR RI untuk ditinjau lebih lanjut. “Kita tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Belakangan ini, muncul kekhawatiran di kalangan pegawai honorer di kementerian dan lembaga terkait dampak dari efisiensi anggaran. Selain itu, beredar pula kabar mengenai pemotongan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Istana telah menepis kabar tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, serta bantuan sosial, tidak termasuk dalam bagian yang diefisienkan.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini. “Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan,” jelas Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/2) lalu.
DPR berkomitmen untuk terus memantau perkembangan terkait efisiensi anggaran ini dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap ketenagakerjaan. Dasco menegaskan bahwa DPR akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah upaya efisiensi anggaran.
Sebagai langkah pencegahan, DPR akan mengadakan diskusi dan rapat kerja dengan pihak terkait untuk membahas dampak dari efisiensi anggaran ini. Selain itu, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat melindungi hak-hak pekerja, terutama bagi pegawai honorer yang rentan terdampak.
Dengan adanya penegasan dari DPR dan Istana, diharapkan kekhawatiran mengenai PHK dan pemotongan gaji dapat mereda. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan pegawai dan stabilitas ekonomi nasional. Ke depan, diharapkan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan bijak tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.
