Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan sapaan Jokowi, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait isu anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikabarkan diblokir. Menurut Jokowi, pembangunan IKN saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke Pemerintah,” ujar Jokowi ketika ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (7/2). Pernyataan ini menegaskan bahwa Jokowi tidak ingin terlibat dalam urusan yang kini menjadi tanggung jawab pemerintahan baru.
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya masih menjalin hubungan baik dengan Basuki Hadimuljono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Namun, komunikasi yang terjalin antara keduanya lebih bersifat pribadi dan tidak menyangkut urusan pekerjaan. “Ya kadang-kadang (komunikasi dengan Basuki). Mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat Pak Bas? Keluarga gimana?,” ungkap Jokowi.
Sebagai ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membicarakan pembangunan IKN dengan Basuki. “Itu urusan Pemerintah, jangan ditarik-tarik,” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa Basuki tidak pernah melaporkan kemajuan pembangunan IKN kepadanya. “Nggak ada hubungannya. Melaporkan progres ya ke Presiden,” tambah Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara belum menunjukkan progres karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dody menjelaskan bahwa blokir tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran, dan akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Pernyataan Dody kemudian ditepis oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Hasan menegaskan bahwa anggaran yang diblokir bukan berarti tidak ada, melainkan belum bisa digunakan saat ini. “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” jelas Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).
Dengan menyerahkan urusan IKN sepenuhnya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi menunjukkan sikap yang tegas untuk tidak mencampuri kebijakan yang kini bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintahan baru untuk mengelola pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi mereka. Sementara itu, publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai pembukaan blokir anggaran dan progres pembangunan IKN di masa mendatang.
