XVG – Komisi I DPR RI telah memberikan lampu hijau untuk langkah efisiensi anggaran pada sejumlah badan dan lembaga mitra kerja komisi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa lembaga yang terkena dampak pemangkasan anggaran ini antara lain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025), Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Heryawan (Aher), mengungkapkan bahwa Komisi I menyetujui rencana efisiensi anggaran BSSN untuk tahun anggaran 2025. Setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah, ditetapkan blokir sementara sebesar Rp 538.636.783.000 atau 59,25% dari pagu anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 1.321.636.821.000. Dengan demikian, pagu alokasi setelah efisiensi menjadi Rp 783.000.038.000.
Selain BSSN, Komisi I juga menyetujui efisiensi anggaran Lemhannas sebesar Rp 58,1 miliar dari pagu anggaran 2025 yang berjumlah Rp 187 miliar. Namun, Komisi I juga mendukung adanya penambahan anggaran untuk Lemhannas sebesar Rp 6,28 miliar, yang akan digunakan untuk program pembinaan ketahanan nasional.
“Komisi I DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Lembaga Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2025 setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah, dengan blokir sementara sebesar Rp 58.110.898.004 atau 34,53 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 187.075.848.000. Sehingga, pagu anggaran setelah efisiensi menjadi Rp 128.964.950.000,” jelas Aher.
Komisi I juga menyetujui efisiensi anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp 334 miliar. Pagu anggaran yang diterima Bakamla pada tahun 2025 adalah Rp 1,08 triliun. “Komisi I DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Bakamla untuk tahun anggaran 2025 setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah, dengan blokir sementara sebesar Rp 334.817.064.000 atau 32,71 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 1.084.718.325.000. Sehingga, pagu alokasi menjadi Rp 729.901.261.000,” ungkap Aher.
Terakhir, Komisi I menyepakati efisiensi anggaran untuk Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebesar Rp 15,8 miliar. Setelah evaluasi, pagu anggaran Wantannas menjadi Rp 38,8 miliar. “Komisi I DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Dewan Ketahanan Nasional, Wantannas, untuk tahun 2025 setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah, dengan blokir sementara sebesar Rp 15.841.902.000 atau 28,98 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 54.665.800.036. Sehingga, pagu setelah efisiensi menjadi Rp 38.824.744.000,” tambah Aher.
Langkah efisiensi anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR RI ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan negara. Meskipun ada pemangkasan yang signifikan, diharapkan lembaga-lembaga terkait dapat tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Efisiensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.
