XVG – Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyoroti pentingnya efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden kepada kementerian. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak sampai mengurangi produktivitas. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan aturan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Doli mengingatkan agar WFH tidak disalahartikan sebagai hari istirahat.
Dalam dialog dengan Menteri Dalam Negeri, Doli menekankan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan WFH. “Jangan sampai work from home jadi rest to home,” ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan ketat dan sebaiknya menjadi opsi terakhir.
Doli menekankan bahwa kebijakan WFH harus didukung oleh pengawasan yang ketat. “Pertama harus betul-betul ketemu alasannya kenapa memang mereka harus dirumahkan,” jelasnya. Jika memang diperlukan, WFH harus menjadi langkah terakhir yang diambil. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa ASN tetap produktif meskipun bekerja dari rumah.
Doli juga menyoroti pentingnya interaksi tatap muka dalam membangun kebersamaan dan kontrol kerja. “Bekerja itu berinteraksi dengan sesama yang bekerja. Berinteraksi dengan atasan, berinteraksi dengan anak buah,” katanya. Interaksi ini dianggap penting untuk membangun kebersamaan kerja dan memastikan kontrol yang efektif.
Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi ASN perlu dikaji dan dikontrol dengan baik. Pengawasan yang ketat dan alasan yang jelas harus menjadi dasar dalam penerapan kebijakan ini. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan produktivitas dan kebersamaan kerja di lingkungan ASN.
