XVG – Baru-baru ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan efisiensi anggaran yang mencapai Rp 200,2 miliar. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan informasi ini setelah rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Efisiensi ini merupakan hasil dari rekonstruksi anggaran yang dilakukan BGN, menyusul pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.
Dadan menjelaskan bahwa pertemuan dengan Mensesneg dan Kementerian Keuangan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 0,2845 persen, atau setara dengan Rp 200,2 miliar. “Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 persen,” ungkap Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 12 Februari 2025.
Efisiensi anggaran ini juga dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyebutkan bahwa Presiden menyarankan BGN untuk meminjam lahan dari pemerintah daerah atau instansi lain, alih-alih membeli lahan baru. “Pak presiden sampaikan ‘nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan’,” jelas Dadan.
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah menyetujui anggaran untuk BGN sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan bahwa keputusan ini sebenarnya sudah diambil sejak periode sebelumnya. “Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu,” kata Nihayatul.
Nihayatul juga menyoroti adanya pergeseran penggunaan anggaran dari BGN yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Meskipun anggaran tetap di angka Rp 71 triliun, terdapat penyesuaian dalam alokasi anggaran, di mana dukungan manajemen dikurangi dan dialihkan kepada program. “Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR,” tambah Nihayatul.
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh BGN menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien. Dengan strategi pengadaan lahan yang lebih hemat dan penyesuaian alokasi anggaran, diharapkan BGN dapat menjalankan program-programnya dengan lebih optimal, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya persetujuan DPR dalam setiap perubahan anggaran, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
