Qatar berencana memberikan sokongan finansial yang signifikan kepada pemerintahan baru Suriah dengan membantu membiayai peningkatan besar-besaran dalam upah sektor publik. Rencana ini diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat (AS) dan seorang diplomat senior, menandai bantuan vital bagi penguasa baru di Damaskus, sebulan setelah mereka berhasil menggulingkan Bashar Al-Assad dari tampuk kekuasaan.
Dukungan Qatar ini dimungkinkan oleh pengecualian sanksi yang dikeluarkan oleh Washington pada hari Senin (6/1/2025). Pengecualian ini memungkinkan transaksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan ke depan, memberikan ruang bagi Qatar untuk berkontribusi secara resmi dalam mendukung pemerintahan baru.
Seorang pejabat Arab mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai pendanaan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Suriah oleh Qatar sedang berlangsung, meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai. Selain Qatar, negara-negara lain seperti Arab Saudi juga diperkirakan akan bergabung dalam upaya ini. Seorang pejabat Saudi menyatakan kepada Reuters bahwa Kerajaan berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam mendukung Suriah, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan seperti makanan, tempat tinggal, dan persediaan medis.
Qatar, yang telah lama mendukung pemberontakan bersenjata Suriah melawan Assad, telah melobi Washington secara intensif untuk mendapatkan pengecualian sanksi. Hal ini dilakukan agar Qatar dapat menyediakan dana secara resmi untuk mendukung pemerintahan baru di Suriah, seperti yang diungkapkan oleh pejabat AS dan diplomat tersebut.
Pemberontak Suriah yang dipimpin oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) berhasil mengambil alih kekuasaan dari Assad pada 8 Desember dalam serangan kilat. Sejak itu, mereka telah melantik pemerintahan sementara yang menjanjikan kenaikan gaji sebesar 400% untuk pekerja sektor publik. Total biaya bulanan untuk gaji, termasuk kenaikan tersebut, diperkirakan mencapai sekitar USD120 juta, dengan lebih dari 1,25 juta pekerja dalam daftar gaji sektor publik, menurut Menteri Keuangan yang baru.
Sumber dari Kementerian Keuangan Suriah menyatakan bahwa mereka belum menerima konfirmasi mengenai pendanaan asing untuk gaji, meskipun ada janji dukungan umum. Kementerian Luar Negeri Qatar belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait hal ini.
HTS, yang sebelumnya ditetapkan sebagai entitas teroris oleh Washington, telah lama memutuskan hubungan dengan kelompok Al Qaeda. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengisyaratkan pendekatan yang lebih moderat. Para pemberontak yang kini menjadi penguasa berjanji untuk memulai proses politik yang inklusif di Suriah dengan menyatukan semua komponen etnis dan agama, serta berupaya menjangkau negara-negara Teluk Arab lainnya yang waspada terhadap sejarah mereka.
Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shibani, baru-baru ini melakukan kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri, mengunjungi Riyadh, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Yordania. Negara-negara Arab, kekuatan Eropa, dan AS telah terlibat dengan penguasa baru Suriah sebagai bagian dari upaya untuk memberi mereka kesempatan menstabilkan negara dan memulai proses politik yang inklusif, menurut para diplomat.
Qatar, meskipun merupakan negara Teluk yang kecil, memainkan peran besar dalam diplomasi internasional. Selama bulan lalu, Qatar bergerak cepat untuk menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru, mengirim pejabat senior ke Damaskus dan membuka kembali kedutaannya. Pada hari Selasa, Qatar Airways melanjutkan penerbangan reguler antara Doha dan Damaskus, menandai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral.
Langkah Qatar untuk membantu membiayai peningkatan upah sektor publik di Suriah mencerminkan komitmen negara tersebut dalam mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi di kawasan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti pengaturan pengecualian sanksi dan kebutuhan akan dukungan internasional, upaya ini menunjukkan potensi untuk menciptakan perubahan positif di Suriah. Dengan dukungan dari negara-negara Teluk dan komunitas internasional, pemerintahan baru Suriah memiliki peluang untuk memulai proses politik yang inklusif dan membangun masa depan yang lebih stabil.
