Akhir-akhir ini, sejumlah wilayah di Indonesia digemparkan oleh kasus penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis. Modus operandi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, terutama di sektor katering. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengusulkan agar pendaftaran mitra program ini dilakukan melalui sistem satu pintu untuk mencegah penipuan lebih lanjut.
Irma Suryani Chaniago menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya memaparkan konsep pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, Komisi IX DPR masih menunggu jadwal masa sidang untuk membahas dan mematangkan rencana pelaksanaan program ini. “Kami di Komisi IX belum menerima secara utuh grand design dari BGN. Kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route map-nya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah,” ujar Irma kepada wartawan pada Kamis (2/1/2025).
Irma menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis harus diawasi dengan ketat agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. “Karena ini menyangkut makanan, soal gizi dan kebersihan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, proses kerja sama dengan pihak pengelola katering harus betul-betul diawasi,” tambahnya.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa lima pengusaha katering di Bojonegoro menerima surat palsu yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis. Dandim 0913 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, mengungkapkan bahwa modus penipuan ini mencatut nama institusi TNI. “Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim,” jelas Letkol Arief, seperti dilansir detikJatim pada Rabu (1/1/2025). “Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta,” lanjutnya.
Penipuan serupa juga terjadi di Kota Kediri, di mana 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapatkan pesanan makanan dalam program tersebut. Mereka tergiur oleh tawaran kelompok masyarakat yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.
Kasus penipuan ini menyoroti pentingnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus penipuan yang semakin canggih. Pemerintah dan pihak berwenang diharapkan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan kasus penipuan serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Penipuan berkedok program Makan Bergizi Gratis menjadi ancaman nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah. Dengan adanya usulan sistem satu pintu dan pengawasan ketat, diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lebih aman dan efektif. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi dan mencegah penipuan semacam ini di masa depan.
