Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025) menjadi pusat perhatian khalayak. Beberapa nama kondang yang kini menjabat sebagai pejabat dan aparatur negara terlibat dalam sengketa ini. Menariknya, beberapa dari mereka memiliki latar belakang di dunia infotainment Indonesia.
Nama Raffi Ahmad mencuat dalam gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat. Raffi, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Anak Muda dan Pekerja Seni, diduga melanggar aturan dengan mendukung iparnya, Jeje Richie Ismail, yang menjadi rival Hengki. Suami Nagita Slavina ini diduga menghadiri kampanye akbar Jeje-Asep secara virtual pada 22 November 2024. Meskipun tidak hadir secara langsung, keterlibatan Raffi dengan paslon nomor urut 2 dianggap melanggar Pasal 282 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Kuasa hukum Hengki-Ade, Boyke Luthfiana Syahrir, menyatakan bahwa Raffi Ahmad hadir secara virtual di layar monitor yang ditampilkan di panggung kampanye akbar tersebut, diduga menggunakan posisinya sebagai pejabat negara untuk mendukung paslon nomor urut 2. Nama Raffi juga beberapa kali disebutkan oleh tokoh-tokoh yang berkunjung ke Bandung Barat untuk mengarahkan dukungan ke Jeje-Asep, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Sengketa Pemilihan Bupati Bandung Barat 2024 juga mempertemukan dua artis ibukota, Hengki Kurniawan dan Jeje Richie Ismail. Hengki, yang telah dikenal di layar televisi sejak tahun 2000-an, beralih ke dunia politik pada tahun 2018 dan berhasil memenangkan pilkada sebagai Wakil Bupati Bandung Barat. Ia kemudian naik jabatan menggantikan Aa Umbara yang tersandung kasus korupsi pada tahun 2022. Sementara itu, Jeje Richie Ismail, drummer dari grup band Govinda, baru pertama kali terjun ke dunia politik pada tahun 2024.
Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mantan pemain sinetron Sahrul Gunawan juga terlibat dalam sengketa pilkada. Sahrul, yang berpisah jalan dengan Dadang Supriatna, mengajukan gugatan sengketa melawan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb. Sahrul meminta majelis hakim MK untuk mendiskualifikasi Dadang-Ali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024. Kuasa hukum Sahrul-Gun Gun, Bambang Wahyu Ganindra, menegaskan bahwa Dadang, sebagai petahana, melanggar Pasal 71 ayat (5) UU 10 tahun 2016 dengan mengganti pejabat di lingkungan mereka dalam kurun waktu enam bulan menjelang pemilihan umum.
Sidang di Mahkamah Konstitusi ini menjadi ajang penting untuk menentukan keabsahan hasil Pilkada Serentak 2024. Para tokoh yang terlibat dalam sengketa ini tidak hanya membawa nama besar mereka, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di daerah masing-masing. Keputusan MK nantinya akan menjadi penentu bagi kelanjutan karier politik para tokoh ini dan stabilitas pemerintahan daerah.
Sidang PHPU Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi menghadirkan drama politik yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal dari dunia hiburan dan politik. Dengan latar belakang yang beragam, para tokoh ini membawa warna tersendiri dalam persaingan politik lokal. Keputusan akhir dari sidang ini akan menjadi penentu bagi masa depan politik di daerah-daerah yang bersengketa. Masyarakat pun menantikan hasil dari proses hukum ini dengan harapan terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan.
