Sebanyak 17 individu kini menyandang status tersangka dalam skandal sindikat uang palsu yang terkuak di lingkungan akademik UIN Alauddin Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, mengungkapkan bahwa uang palsu tersebut diproduksi dengan salah satu tujuan untuk mendanai Pilkada 2024 di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (19/12), Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menjelaskan bahwa para tersangka memproduksi uang palsu hingga mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut sempat ditawarkan sebagai pendanaan kepada pasangan calon Pilkada di Kabupaten Barru serta beberapa partai politik. Namun, setelah diketahui bahwa uang tersebut palsu, tawaran tersebut ditolak.
“Para tersangka ini mengajukan proposal untuk pendanaan Pilkada di Barru. Namun, alhamdulillah tidak jadi digunakan. Dana yang dicetak ini rencananya akan dipakai untuk Pilkada, tetapi tidak ada partai yang mau mencalonkan,” ungkap Yudhi.
Setelah rencana penggunaan uang palsu untuk Pilkada gagal, para tersangka kemudian memperjualbelikan uang palsu tersebut kepada masyarakat. “Mereka mengedarkan dan menjual uang palsu ini dengan perbandingan 2 banding 1, artinya dua uang palsu dibayar dengan satu uang asli,” jelas Yudhi.
Peredaran uang palsu ini tidak hanya terbatas di Sulawesi Selatan, tetapi juga meluas hingga ke Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat ini memiliki jaringan yang cukup luas dalam menjalankan aksinya.
Ke-17 tersangka saat ini ditahan di Polres Gowa. Namun, jumlah tersangka diperkirakan masih akan bertambah. “Kami masih mengejar tiga orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” tambah Yudhi.
Kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar ini menyoroti ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada 2024. Dengan penangkapan para tersangka, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap jaringan sindikat ini secara menyeluruh untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam proses pemilihan di Sulawesi Selatan.
