Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Korea, Woo Wonshik, telah menginisiasi sidang istimewa dengan tujuan membatalkan status darurat militer yang saat ini diberlakukan di negara tersebut. Dalam pernyataannya, Woo Wonshik menegaskan bahwa Majelis Nasional akan merespons situasi ini sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Dalam pidatonya yang penuh semangat, Woo Wonshik meminta seluruh anggota Majelis Nasional untuk segera berkumpul di ruang sidang.
“Saya meminta seluruh anggota Majelis Nasional untuk berkumpul di ruang sidang saat ini juga,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan urgensi dan keseriusan situasi yang dihadapi.
Selain itu, Woo Wonshik juga memberikan instruksi tegas kepada satuan militer untuk tetap berada di tempat dan tidak melakukan tindakan penyerangan.
“Saya minta seluruh satuan militer untuk tetap di tempat, jangan melakukan penyerangan,” ujarnya.
Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari eskalasi konflik.
Woo Wonshik dengan tegas menyatakan bahwa darurat militer tidak dapat dibenarkan.
“Kalian harus ikut menentang darurat militer. Hal ini tidak dibenarkan,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas dan prinsipil dari Ketua DPR dalam menolak langkah-langkah militer yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Dalam pernyataan yang menggugah, Woo Wonshik menegaskan komitmennya untuk menggagalkan darurat militer, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. “Saya akan menggagalkannya, meski harus mengorbankan tubuh saya sendiri,” ungkapnya. Komitmen ini menunjukkan dedikasi dan keberanian Ketua DPR dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak sipil.
Dalam perkembangan yang menggembirakan, seluruh anggota DPR, sebanyak 192 dari 192, telah menyatakan persetujuan mereka untuk membatalkan darurat militer. Dukungan penuh ini menunjukkan kesatuan dan tekad kuat dari para wakil rakyat dalam menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara.
Sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua DPR Woo Wonshik ini menandai langkah penting dalam upaya membatalkan darurat militer di Korea. Dengan dukungan penuh dari seluruh anggota DPR, diharapkan situasi ini dapat diselesaikan dengan damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keberanian dan komitmen Ketua DPR serta anggota Majelis Nasional menjadi contoh nyata dari kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
