Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Khusus Daerah Jakarta (UU DKJ). Revisi ini, yang kini dikenal sebagai UU Nomor 151 Tahun 2024, resmi ditandatangani pada 30 November.
Dalam revisi ini, terdapat empat pasal baru yang ditambahkan, yaitu Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D. Penambahan ini tercantum dalam Pasal I UU Perubahan UU DKJ. Perubahan ini berkaitan dengan jabatan yang melekat pada Provinsi DKI Jakarta, yang akan mengalami transformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Transformasi ini mencakup perubahan jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, serta DPD.
Salah satu poin penting dari revisi ini adalah penetapan status baru bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Pasal 70A, saat undang-undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan daerah tersebut.
Meskipun secara hukum Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Pasal II dari revisi ini menjelaskan bahwa pemindahan resmi ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih menunggu keputusan presiden.
“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” demikian bunyi Pasal II.
Revisi UU DKJ ini membawa implikasi besar bagi status dan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi struktur pemerintahan daerah tetapi juga menandai langkah penting dalam proses pemindahan ibu kota negara. Keputusan ini tentunya akan diikuti dengan berbagai persiapan dan penyesuaian, baik dari segi administratif maupun infrastruktur.
Dengan perubahan ini, Jakarta diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih fokus pada pengembangan ekonomi dan budaya, sementara IKN di Kalimantan Timur akan mengambil alih peran sebagai pusat pemerintahan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa transisi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
