Usulan untuk mengubah mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus memicu perdebatan sengit. Banyak pihak khawatir bahwa perubahan ini dapat mengikis kedaulatan masyarakat dalam memilih pemimpin mereka.
Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan bahwa prinsip demokrasi langsung harus tetap dijaga. Menurutnya, meskipun ada evaluasi atau perubahan mekanisme Pemilu di masa depan, demokrasi harus tetap berjalan dengan baik. “Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan,” ujar Ferry dalam keterangannya pada Rabu (18/12).
Terkait opsi pemilihan Gubernur oleh DPRD, Ferry menilai bahwa usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari perubahan ini terhadap kedaulatan rakyat.
Ferry mengakui bahwa pemilu langsung memiliki tantangan utama, seperti biaya penyelenggaraan yang tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa pemilu langsung bukanlah satu-satunya penyebab biaya tinggi dalam proses demokrasi. “Demokrasi adalah tujuan, sedangkan metode seperti pemilihan langsung atau melalui DPRD hanyalah alat. Perubahan metode harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menjaga keterlibatan rakyat secara maksimal,” jelas mantan anggota KPU tersebut.
Ferry berharap diskusi terkait usulan perubahan mekanisme Pilkada tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran semata. Menurutnya, aspek keberlanjutan demokrasi di Indonesia juga harus menjadi prioritas dalam kajian ini. “Evaluasi yang diperlukan seharusnya difokuskan pada pengelolaan anggaran yang lebih baik dan penguatan integritas sistem politik. Bukan justru pada perubahan mekanisme demokrasi itu sendiri,” tambahnya.
Ferry menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan metode demokrasi yang tepat. Partai Perindo, lanjutnya, akan terus mendorong diskusi mendalam untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kedaulatan rakyat. “Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan. Partai Perindo berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat dan demi keberlanjutan demokrasi di Indonesia,” ucap Ferry.
Kesimpulan: Menjaga Keterlibatan Rakyat dalam Demokrasi
Usulan perubahan sistem Pilkada menjadi melalui DPRD menimbulkan perdebatan yang signifikan. Penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keterlibatan rakyat. Diskusi yang mendalam dan kajian yang komprehensif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Partai politik diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat dan menjaga kedaulatan mereka.
