Pada hari Rabu (4/12), Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, secara resmi menghapus status darurat militer yang sebelumnya telah disetujui oleh parlemen Korea Selatan. Keputusan ini menandai berakhirnya kebijakan yang sempat memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan politisi.
Penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon tidak terlepas dari kontroversi. Bahkan, partai politiknya sendiri menganggap langkah tersebut sebagai tindakan yang menyedihkan. Mereka menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam penerapan darurat militer ini dimintai pertanggungjawaban. Presiden Yoon beralasan bahwa keputusan tersebut diambil karena adanya ancaman dari Korea Utara dan kelompok yang disebutnya sebagai pasukan anti-negara.
Dalam proses pemungutan suara di parlemen, sebanyak 190 dari 300 anggota mendukung penghapusan darurat militer. Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, status darurat militer harus dihapus jika mayoritas anggota parlemen menginginkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menghapus darurat militer mendapat dukungan yang signifikan dari para wakil rakyat.
Tepat pada pukul 04.30 pagi waktu Korea Selatan, Presiden Yoon mengumumkan penghapusan darurat militer. Dengan demikian, status darurat militer ini hanya berlaku selama beberapa jam saja.
Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Yoon menyatakan, “Beberapa saat lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk menghapus darurat militer dan kami menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer.”
Presiden Yoon menegaskan bahwa penghapusan darurat militer dilakukan melalui rapat kabinet.
“Kami menerima permintaan Majelis Nasional dan menghapus darurat militer lewat rapat kabinet,” ujarnya dengan tegas.
Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan politik dan sosial yang sempat meningkat akibat penerapan darurat militer.
Penghapusan darurat militer ini membawa implikasi penting bagi stabilitas politik dan keamanan di Korea Selatan. Dengan berakhirnya status darurat militer, diharapkan situasi di negara tersebut dapat kembali normal dan pemerintah dapat fokus pada upaya menjaga keamanan nasional tanpa harus memberlakukan kebijakan yang kontroversial.
Keputusan Presiden Yoon Suk-yeol untuk menghapus darurat militer menunjukkan respons cepat terhadap dinamika politik dan keamanan di Korea Selatan. Meskipun sempat menuai kontroversi, langkah ini mendapat dukungan dari mayoritas parlemen dan diharapkan dapat membawa stabilitas bagi negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah Korea Selatan dapat melanjutkan upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara yang lebih efektif dan damai.
